REMBANG — Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang tidak tinggal diam terhadap isu miring yang mencuat di sektor pendidikan. Pihak legislatif tengah mendalami dugaan adanya oknum parpol, ormas, hingga pihak yang mengatasnamakan penguasa yang nekat meminta jatah atau free proyek pada program revitalisasi SD.
Ketua Komisi IV DPRD Rembang, Muhammad Rofi'i, menegaskan bahwa proyek revitalisasi sekolah merupakan program kedinasan yang bersih dari intervensi pihak luar. Anggaran tersebut merupakan bantuan murni dari kementerian yang disalurkan setelah melalui proses verifikasi ketat oleh Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.
Bantuan Kementerian yang Diverifikasi Dindik
"Sebetulnya ya tidak boleh ada campur tangan dari oknum apa saja. Karena revitalisasi ini bantuan murni dari kementerian yang sudah diverifikasi dari Dinas Pendidikan," ujar Rofi'i saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Selasa 25 Agustus 2026.
Hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan laporan resmi mengenai adanya tekanan atau pungutan dari oknum-oknum tersebut. Kendati demikian, jika isu tersebut terbukti benar, pihaknya sangat mengecam tindakan yang mencederai upaya perbaikan mutu fasilitas pendidikan di Rembang.
"Kalau memang itu benar, saya sangat menyayangkan. Dan juga Pak Kadin (Kepala Dinas) juga tidak pernah laporan tentang itu," imbuhnya.
Imbauan Tegas: Jangan Beri Jatah dan Jangan Takut Intervensi
Rofi'i mengimbau agar dinas pendidikan tidak memberikan jatah kepada oknum siapa saja dan tidak takut terhadap intervensi dari pihak mana pun. Ia juga meminta sekolah-sekolah yang menerima program revitalisasi agar tidak memihak ketigakan atau memborongkan pekerjaan, baik tenaga maupun seluruh pekerjaannya.
"Saya mengimbau supaya dinas pendidikan tidak usah memberikan jatah kepada oknum siapa saja dan jangan takut intervensi dari pihak mana pun. Serta sekolah-sekolah yang dapat program revitalisasi mohon jangan dipihakketigakan atau diborongkan, baik tenaga atau semua pekerjaannya. Karena kalau dipihakketigakan bisa mengurangi kualitas bangunan," sambungnya.
Sidak ke Lokasi untuk Ungkap Identitas Oknum
Menyikapi polemik ini, Komisi IV DPRD Rembang dijadwalkan turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk menelusuri kebenaran isu yang beredar sekaligus mengungkap identitas oknum yang mencoba bermain dalam proyek pendidikan tersebut.
"Komisi IV akan sidak di lokasi dan akan menanyakan kebenarannya, oknum siapa yang coba-coba minta jatah," pungkasnya.
