WONOGIRI — Ancaman kekeringan di Jawa Tengah memasuki fase kritis menjelang awal September. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menaikkan status 14 kabupaten menjadi awas kekeringan meteorologis, dengan empat wilayah Soloraya—Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan Klaten—masuk dalam daftar tersebut untuk periode 21–31 Agustus 2026.
Keempat daerah Soloraya itu dinilai paling rentan karena sejumlah wilayahnya rutin mengalami krisis air bersih saat kemarau berkepanjangan. Selain empat kabupaten tersebut, status awas juga disematkan kepada Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Purworejo, Magelang, dan Cilacap.
Prakiraan Curah Hujan Rendah Masih Berlanjut Hingga Akhir September
BMKG memetakan awal September sebagai salah satu fase paling kering di Jawa Tengah. Masyarakat dan pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan karena potensi kekurangan air bersih diprakirakan meningkat seiring terus menurunnya debit sumber air warga.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah antisipasi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong pelaksanaan modifikasi cuaca sebagai salah satu opsi menghadapi periode kering yang berkepanjangan.
"Dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini," kata Taj Yasin seusai memberikan mauidhah hasanah dalam acara Dzikro Maulidurrosul Muhammad SAW di Ponpes Ar Roudloh Babadan, Limpung, Batang, baru-baru ini.
Wagub Soroti Infrastruktur Beton yang Kurangi Resapan Air
Menurut Taj Yasin, persoalan kekeringan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mendatangkan air ketika sumber air warga mulai mengering. Tata kelola air dan pembangunan perlu dibenahi agar air hujan yang turun tidak langsung hilang sebagai limpasan.
Ia menyoroti pembangunan permukiman yang semakin banyak menggunakan beton. Permukaan tanah yang tertutup beton membuat kemampuan tanah menyerap air hujan semakin berkurang.
"Ini peringatan buat kita, bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya harus diperhatikan," ujarnya.
Karena itu, pembangunan kawasan permukiman didorong tetap menyediakan ruang terbuka yang memungkinkan air masuk ke tanah. Keberadaan sumur resapan dan biopori juga dinilai perlu diperbanyak di lingkungan rumah maupun kawasan permukiman.
BPBD Siagakan Truk Tangki untuk Distribusi Air Bersih
Di sisi lain, pemerintah tetap menyiapkan langkah darurat untuk masyarakat yang sudah merasakan dampak kekeringan. Pemprov Jawa Tengah melalui BPBD menyiagakan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air yang layak dikonsumsi masyarakat.
Bagi empat daerah Soloraya yang masuk daftar awas, kondisi tersebut menjadi sinyal agar kesiapsiagaan diperkuat menjelang memasuki September. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut bergerak ketika krisis air sudah terjadi. Persiapan distribusi air bersih, pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan sumber air serta pengelolaan kawasan resapan menjadi langkah penting agar dampak musim kemarau tidak semakin berat.
