WONOGIRI — Ancaman kekeringan di Jawa Tengah memasuki fase kritis. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menetapkan status awas kekeringan meteorologis untuk 14 kabupaten, dengan empat wilayah Soloraya—Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan Klaten—masuk dalam daftar tersebut untuk periode 21–31 Agustus 2026.
Penetapan ini menjadi sinyal dini bagi pemerintah daerah. Kawasan Soloraya memang dikenal rutin menghadapi persoalan kekurangan air saat musim kemarau berkepanjangan, dan daftar terbaru ini mempertegas bahwa kondisi tahun ini tidak berbeda.
Daftar 14 Kabupaten yang Masuk Status Awas
Selain empat wilayah Soloraya, daerah lain yang masuk kategori awas kekeringan meteorologis meliputi Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Purworejo, Magelang, dan Cilacap. Status ini bukan sekadar peringatan administratif—ia menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menggencarkan langkah mitigasi.
BMKG memprakirakan peluang curah hujan rendah masih membentang di seluruh Jawa Tengah hingga akhir September. Awal September dipetakan sebagai salah satu fase paling kering, sehingga kesiapsiagaan warga dan aparatur desa menjadi kunci.
Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Antisipasi Kekeringan Panjang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak tinggal diam. Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendorong pelaksanaan modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah menghadapi periode kering yang berkepanjangan.
“Dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini,” kata Taj Yasin seusai memberikan mauidhah hasanah dalam acara Dzikro Maulidurrosul Muhammad SAW di Ponpes Ar Roudloh Babadan, Limpung, Batang, baru-baru ini.
Namun, Wagub mengingatkan bahwa persoalan kekeringan tidak cukup diselesaikan dengan sekadar mendatangkan air saat sumber warga mulai mengering. Tata kelola air dan pembangunan infrastruktur perlu dibenahi agar air hujan tidak langsung hilang sebagai limpasan.
Pembangunan Beton Dinilai Perkecil Resapan Air
Taj Yasin menyoroti pembangunan permukiman yang semakin masif menggunakan beton. Permukaan tanah yang tertutup material kedap air membuat kemampuan tanah menyerap air hujan berkurang drastis.
“Ini peringatan buat kita, bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya harus diperhatikan,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan kawasan permukiman didorong tetap menyediakan ruang terbuka hijau. Keberadaan sumur resapan dan biopori dinilai perlu diperbanyak, baik di lingkungan rumah maupun kawasan permukiman baru.
BPBD Siagakan Truk Tangki untuk Distribusi Air Bersih
Di sisi lain, langkah darurat tetap disiapkan untuk warga yang sudah merasakan dampak kekeringan. Pemprov Jawa Tengah melalui BPBD menyiagakan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang kesulitan mendapatkan sumber air.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga terus dilakukan. Tujuannya memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air layak konsumsi masyarakat.
Bagi Wonogiri, Sragen, Karanganyar, dan Klaten, status awas ini menjadi peringatan agar kesiapsiagaan diperkuat menjelang September. Dengan prakiraan curah hujan rendah yang masih berpeluang berlangsung hingga akhir bulan, kebutuhan air bersih berpotensi meningkat apabila sumber-sumber air warga terus menyusut.
Pemerintah daerah tidak hanya dituntut bergerak ketika krisis air sudah terjadi. Persiapan distribusi air bersih, pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan sumber air, serta pengelolaan kawasan resapan menjadi langkah penting agar dampak musim kemarau tidak semakin berat.
