PATI — Komisi C DPRD Kabupaten Pati mengawal langsung realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) tahun 2026. Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyatakan pengawasan ini untuk memastikan program pembangunan infrastruktur yang menyentuh masyarakat berjalan sesuai target.
"Kami rakor dengan DPUTR membahas pelaksanaan di 2026 sampai sejauh mana sudah dilaksanakan," ujarnya, Rabu, 26 Agustus 2026.
Progres Anggaran: Rp 102 Miliar Dikontrakkan, Rp 26 Miliar Menyusul
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, terungkap bahwa mayoritas pagu anggaran telah memasuki tahap kontrak. Joni merinci, nilai proyek yang sudah dikontrakkan mencapai Rp 102 miliar lebih.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 26 miliar masih berjalan di tahap lelang. Joni memperkirakan proses lelang untuk paket pekerjaan tersebut akan tuntas dalam waktu dekat.
"Ternyata sudah semua, yang sudah kontrak Rp102 miliar sekian dan yang masih lelang Rp26 miliar diperkirakan akhir Agustus sudah terlihat sesuai dengan perencanaan," ungkapnya.
Fokus Pengawasan pada Proyek yang Bersentuhan dengan Warga
Pihak legislatif menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada proses administrasi dan lelang. DPRD ingin memastikan setiap paket pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik, seperti perbaikan jalan dan infrastruktur dasar, benar-benar dikerjakan dengan kualitas baik.
Dengan adanya pengawasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, Joni berharap pelaksanaan anggaran DPUTR Pati dapat semakin optimal. Hal ini penting agar setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pati.
