Rencana penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 42 triliun pada 2027 disambut positif jajaran legislatif kabupaten se-Indonesia. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto menilai tambahan tersebut menjadi kunci pemulihan ruang fiskal daerah yang tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran tahun ini, khususnya bagi Kabupaten Blora yang kehilangan dana hingga Rp 367 miliar.
BLORA — Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah yang paling merasakan dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat pada 2026. Selain kehilangan TKD sekitar Rp 367 miliar, daerah di ujung timur Jawa Tengah ini juga harus menanggung cicilan pinjaman daerah senilai Rp 215 miliar yang mulai berjalan tahun ini.
Ketua Umum ADKASI Siswanto menuturkan, tekanan ganda tersebut membuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat menurun drastis. Karena itu, wacana pemerintah pusat menambah alokasi TKD pada 2027 dinilai menjadi angin segar bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Proyeksi Kenaikan TKD 2027 Sentuh Rp 735 Triliun
Pada 2026, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran TKD sebesar Rp 693 triliun. Dengan adanya rencana tambahan Rp 42 triliun pada tahun depan, total proyeksi TKD diperkirakan mencapai Rp 735 triliun.
"Tentunya semua daerah menyambut positif rencana tersebut, termasuk Kabupaten Blora setelah mengalami pemangkasan anggaran pada 2026," ujar Siswanto di Blora, Sabtu.
Ia menambahkan, peningkatan TKD ini harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tambahan Rp 18 Triliun untuk Gaji PPPK Tak Cukup
Sebelumnya, pemerintah pusat telah memberikan tambahan TKD sebesar Rp 18 triliun pada 2026 untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Dari tambahan tersebut, Kabupaten Blora menerima alokasi sekitar Rp 27 miliar yang dimanfaatkan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, bantuan tersebut dinilai belum mampu menutup defisit anggaran yang terjadi. Pemangkasan TKD dan kewajiban pembayaran pinjaman daerah membuat Blora harus ekstra hati-hati dalam mengelola keuangan hingga akhir tahun.
Arah Penggunaan Anggaran: Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Siswanto berharap tambahan TKD pada 2027 nantinya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional, tetapi juga kembali menggenjot sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang sempat terhenti akibat efisiensi.
"Peningkatan TKD diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Dengan ruang fiskal yang lebih longgar, pemerintah daerah diharapkan bisa kembali menjalankan program prioritas yang sempat tertunda, termasuk perbaikan jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan dasar.
