SEMARANG — Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) menggelar welcoming dinner di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang. Dalam forum itu, tiga dekan menyoroti cara Ahmad Luthfi memimpin Jawa Tengah, mulai dari kemampuan membaca persoalan warga hingga keterbukaan terhadap masukan kampus.
Dekan FISIP Universitas Mulawarman: Luthfi Paham Konteks Permasalahan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Finnah Fourqoniah, menilai Gubernur Luthfi mampu menjelaskan berbagai persoalan Jawa Tengah sekaligus langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.
"Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu," ujarnya.
Bagi Finnah, kemampuan memahami persoalan daerah adalah hal mendasar dalam kepemimpinan. Ia menilai Ahmad Luthfi tidak sekadar menyampaikan program, tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
"Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu," ungkapnya.
Finnah berharap pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Ia menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan penyelesaian persoalan pembangunan.
Ketua Fordekiis: Tipe Gubernur yang Membumi
Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas'udi, menilai Gubernur Luthfi memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan menempatkan persoalan warga sebagai prioritas.
"Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan," tuturnya.
Menurut Wawan, prinsip collaborative governance yang diusung Pemprov Jateng membuka ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah: kampus memasok hasil penelitian dan inovasi, sementara persoalan pemerintah menjadi bahan kajian akademik.
"Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah," jelasnya.
Wawan menambahkan, tata kelola kolaboratif perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat. Penyelesaian persoalan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.
Dekan FISH Universitas Negeri Makassar Soroti Langkah yang Terukur
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai sambutan Gubernur Jateng memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis.
"Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur," ujarnya.
Supriadi menangkap adanya penekanan agar pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Ia juga melihat pentingnya perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah, baik untuk menentukan arah kebijakan maupun mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
Kolaborasi dengan 123 Kampus lewat KKN hingga Penanganan Stunting
Pemprov Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program. Bentuknya berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan pembangunan daerah, salah satunya lewat KKN tematik dan pendampingan desa binaan. Ia menyebut sejumlah tantangan Jawa Tengah, mulai dari penanganan rob di wilayah pesisir, kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Luthfi, persoalan tersebut membutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik. Pembangunan, katanya, juga harus menyentuh kualitas manusia secara menyeluruh. Karena itu FISIP diharapkan mengambil peran dalam memahami persoalan sosial dan memberi kontribusi terhadap arah pembangunan daerah.
