PEKALONGAN — Pemerintah Kota Pekalongan masih menunggu kepastian penyelesaian fisik kompleks perkantoran yang terbakar tahun lalu sebelum menghitung kebutuhan anggaran untuk tahap lanjutan. Anggaran itu nantinya dipakai untuk pengadaan mebelair dan interior ruang kerja, sebuah pos yang tidak ditanggung pemerintah pusat.
Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid, menyebut progres pembangunan gedung yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum itu sudah hampir final. Pekerjaan yang tersisa hanya bagian penyelesaian akhir atau finishing.
“Alhamdulillah progresnya mungkin sudah 90 persen. Tinggal finishing-finishing saja. Targetnya Oktober sudah jadi,” kata Aaf, Sabtu (5/9/2026).
Gedung Rampung Belum Berarti Siap Ditempati
Wali Kota yang akrab disapa Aaf ini mengingatkan bahwa selesainya konstruksi tidak otomatis membuat gedung langsung difungsikan. Masih ada kebutuhan interior, mebelair, hingga perangkat pendukung lain yang harus disiapkan pemerintah daerah.
Pembagian tanggung jawab itu sudah jelas sejak awal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum hanya menanggung pembangunan fisik gedung beserta fasilitas pendingin udara atau AC.
“Dari pusat itu hanya menanggung gedung dan AC. Mebelair semuanya dari kita, interior dari kita,” ujarnya.
Persoalan anggaran untuk kebutuhan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Pekalongan. Aaf mengatakan tim terkait masih menghitung kebutuhan secara matang, terutama karena ada ketidakpastian apakah proyek bisa benar-benar tuntas di akhir tahun.
“Belum, belum, belum. Perubahan apakah cukup, karena kemarin kita masih ragu apakah ini di akhir tahun bisa jadi,” katanya.
Mengapa DPRD Butuh Gedung Baru?
Bagi DPRD Kota Pekalongan, penyelesaian kompleks ini bukan sekadar soal pindah kantor. Selama ini aktivitas pemerintahan dan legislatif berlangsung di tempat sementara setelah kebakaran melanda gedung utama pada 2025.
Anggota DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi PPP, Mabrur, menilai gedung baru diperlukan untuk mengembalikan fungsi kelembagaan secara layak. Sebagian besar anggota dewan dinilai akan lebih nyaman apabila dapat kembali menempati ruang kerja yang lebih representatif.
Jika target konstruksi Oktober 2026 tercapai, kompleks pemerintahan baru diharapkan mulai digunakan secara maksimal pada pertengahan 2027. Waktu antara penyelesaian fisik dan operasional penuh itu akan dipakai untuk menyiapkan seluruh perlengkapan ruangan.
