JAWA TENGAH — Anggota DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti mendorong Indonesia membangun ketahanan kognitif atau cognitive resilience sebagai bagian dari strategi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI). Ia menilai generative AI menghadirkan tantangan yang berbeda dari era mesin pencari karena teknologi ini mampu langsung menyajikan jawaban final yang tampak selesai dan meyakinkan.
"Generative AI mulai membantu manusia merumuskan apa yang harus dipikirkan. Dan di situlah persoalannya berubah," ujar Azis dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Menurut Azis, literasi digital selama ini hanya membekali masyarakat kemampuan memeriksa sumber, membandingkan informasi, mengenali hoaks, serta memahami konteks. Namun kehadiran AI generatif mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi secara fundamental.
Batas antara Membantu dan Menggantikan Pikiran
Azis menegaskan persoalan utama bukanlah apakah manusia harus menggunakan AI atau meninggalkannya. Teknologi ini, kata dia, tetap memiliki manfaat besar dalam mempercepat pembacaan dokumen, pengolahan data, penerjemahan, hingga penulisan kode.
"Garis penting zaman ini bukan antara menggunakan AI dan tidak menggunakan AI. Garisnya berada antara offloading yang membebaskan pikiran dan offloading yang menggantikan pikiran," katanya.
Ia mencontohkan, seseorang boleh menggunakan komputer untuk kalkulasi rumit agar memiliki waktu lebih banyak memikirkan persoalan yang lebih besar. Namun kondisi menjadi berbeda ketika manusia meminta mesin membentuk kesimpulan sebelum dirinya sendiri memahami masalah.
Kefasihan Jawaban AI Tidak Sama dengan Kebenaran
Politisi itu mengingatkan bahwa jawaban AI yang terdengar meyakinkan belum tentu benar. Argumentasi yang sistematis pun bisa saja dibangun di atas asumsi yang keliru. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri mempertanyakan jawaban AI, memeriksa sumber, dan menimbang kemungkinan adanya pandangan yang bertentangan.
"Pada akhirnya manusia harus mempunyai kemampuan mengatakan kepada dirinya sendiri: bagaimana jika saya yang salah?" ujarnya.
Azis menilai kebiasaan ini harus ditanamkan sejak dunia pendidikan. Sekolah tidak cukup mengajarkan cara menggunakan AI, tetapi juga kapan teknologi itu boleh dipakai dan kapan peserta didik harus mengerjakan proses berpikir secara mandiri. Kesulitan memahami bacaan, menyusun argumentasi, hingga memperbaiki kesalahan merupakan bagian dari pembentukan nalar.
"Pendidikan bukan hanya proses menghasilkan jawaban. Pendidikan adalah proses membentuk manusia yang mampu menghasilkan pertimbangan," tegasnya.
Dimensi Strategis: Kedaulatan Epistemik
Azis menilai persoalan ini memiliki dimensi strategis bagi Indonesia. Bangsa yang hanya mengonsumsi teknologi dan pengetahuan dari luar berisiko semakin bergantung pada sistem yang ikut menentukan bagaimana realitas dipahami. AI memang dibangun dari data dan pengetahuan yang tersedia, tetapi Indonesia memiliki pengalaman sejarah, struktur sosial, adat, hingga sistem ekonomi yang tidak dimiliki oleh mesin.
"AI dapat membantu kita memahami Indonesia. Tetapi AI tidak pernah hidup sebagai Indonesia," katanya.
Karena itu, ia mendorong Indonesia tidak hanya memperkuat infrastruktur dan penggunaan AI, tetapi juga meningkatkan kapasitas menghasilkan pengetahuan sendiri. Kemampuan itu ia sebut sebagai kedaulatan epistemik, yakni kapasitas sebuah bangsa mengakses pengetahuan dunia sekaligus tetap mampu menentukan cara memahami realitasnya sendiri.
Azis mengingatkan keberhasilan transformasi AI di Indonesia tidak bisa diukur semata dari jumlah pengguna atau tingkat adopsi teknologi. Pertanyaan yang jauh lebih penting, menurut dia, adalah untuk apa kecerdasan itu digunakan. AI harus mampu membuat guru semakin baik mendidik, tenaga kesehatan semakin sigap melayani, dan birokrasi mengambil keputusan lebih jernih.
"Jika tidak, kita mungkin sedang melakukan digitalisasi tanpa mengalami transformasi kecerdasan," pungkasnya.
