JAWA TENGAH — Usulan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Ditjen Bina Marga dan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7). Dalam paparan pagu indikatif TA 2027, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan nasional baru sepanjang 200,44 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 869,18 kilometer, serta pembangunan dan penggantian jembatan 2.388,37 meter.
Namun, pimpinan komisi menilai pagu yang tersedia terlalu terbatas untuk mengejar proyek baru. “Pimpinan Komisi V menyarankan agar alokasi pagu indikatif sebesar Rp29,24 triliun difokuskan pada kegiatan preservasi jalan daripada pembangunan baru,” demikian pernyataan resmi Bina Marga di akun Instagram @pu_binamarga, dikutip Kamis (9/7).
Prioritas Berubah: Dari Ekspansi ke Pemeliharaan Jaringan Eksisting
Konsekuensi dari pergeseran prioritas itu cukup signifikan. Pembangunan jalan tol baru yang semula direncanakan lebih panjang kini hanya tersisa 12,27 kilometer. Ditjen Bina Marga juga harus mengalokasikan dana untuk preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 kilometer, pembangunan flyover/underpass 473,9 meter, dan preservasi jembatan 3.740,27 meter.
Anggaran mencakup program padat karya berupa 118 unit jembatan gantung serta dukungan penanganan bencana di Sumatera. Ditjen Bina Marga memastikan akan menajamkan alokasi sesuai masukan DPR. “Seluruhnya menjadi catatan penting bagi Ditjen Bina Marga dalam menajamkan program dan anggaran TA 2027, agar lebih tepat sasaran, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional,” pungkas Bina Marga.
Kesenjangan Anggaran Capai Rp121 Triliun, Eksekusi Proyek Terancam Melambat
Keterbatasan ini bukan tanpa sebab. Pagu indikatif Kementerian PU TA 2027 ditetapkan hanya Rp98,47 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.S-228/MK.03/2026 dan No.B-385/D.9/PP.04.03 pada 7 Mei 2026. Angka itu jauh dari kebutuhan yang dilaporkan mencapai Rp219,81 triliun.
Artinya, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun. Dengan celah sebesar itu, proyek-proyek infrastruktur skala besar—terutama jalan tol baru—dipastikan berjalan sangat lambat pada 2027. Fokus pemerintah kini bergeser ke perawatan dan preservasi agar jaringan jalan yang sudah terbangun tidak cepat rusak.
Keputusan ini menjadi sinyal bagi kontraktor dan investor infrastruktur bahwa tahun depan bukanlah masa ekspansi, melainkan tahun konsolidasi. Ditjen Bina Marga berjanji akan merinci kembali program dan anggaran agar selaras dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.
