REMBANG — Peluang perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Rembang menggunakan anggaran pemerintah pusat kembali terbuka. Bupati Harno mengungkapkan, sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berpotensi mendapatkan intervensi dana melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026.
Kepastian itu menguat setelah Harno melakukan kunjungan ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Roy Rizali Anwar, beserta jajarannya. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan usulan yang telah diajukan sebelumnya tidak berhenti di meja birokrasi.
Dari hasil konsultasi tersebut, Harno menyebut ada beberapa paket pembangunan jalan yang berpeluang besar mendapatkan alokasi dana pusat. Dua di antaranya adalah pembangunan ruas Jalan Banyuurip-Gunem dan Jalan Banyuurip-Jape.
"Prediksi masuk termasuk pembangunan Banyuurip-Gunem dan Banyuurip-Jape," ujarnya kepada awak media, Senin (24/8/2026).
Selain itu, wilayah timur Rembang juga dinilai mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Usulan pelebaran Jalan Lodan Wetan-Bonjor serta pemeliharaan berkala ruas Kalipang-Lodan Wetan disebut-sebut masuk dalam daftar prioritas.
Meski optimistis, Harno mengaku belum bisa merinci seluruh paket pekerjaan yang bakal disetujui. Ia menegaskan, detail usulan masih menunggu keputusan final yang diperkirakan keluar pada November mendatang.
"Yang lain-lain menunggu keputusan bulan November mendatang," terangnya.
Untuk memastikan detail tersebut, Pemkab Rembang akan kembali berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal ini penting agar proses verifikasi data di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diminta pemerintah pusat.
Harno menegaskan, kehadirannya di Jakarta bukan tanpa alasan. Menurutnya, pengawalan langsung terhadap usulan yang telah disampaikan merupakan bagian dari komitmen daerah untuk memperjuangkan kebutuhan warganya.
"Kita ingin memastikan usulan yang sudah disampaikan itu bagaimana kepastiannya. Jangan hanya mengusulkan, tetapi harus kita kawal," tegasnya.
Langkah ini dinilai penting mengingat pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Rembang. Kondisi jalan yang baik menjadi salah satu faktor kunci dalam memperlancar distribusi barang dan jasa antarwilayah.
Pemkab Rembang berharap program tersebut dapat terealisasi sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik. "Kita terus bergerak dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, usulan-usulan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Rembang bisa mendapatkan dukungan anggaran," pungkas Harno.