SEMARANG — Dorongan itu mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026). Menurut Gubernur, BPD tidak bisa lagi sekadar menjadi lembaga keuangan biasa.
“BPD harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat akar rumput,” kata Ahmad Luthfi dalam forum tersebut.
Sebagian Besar UMKM di Jateng Masih Usaha Mikro
Dari total 4,2 juta pelaku UMKM di Jawa Tengah, sebanyak 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Kelompok inilah yang dinilai paling membutuhkan akses permodalan murah.
Gubernur menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau menjadi instrumen penting. Tujuannya agar pelaku UMKM tidak terjebak pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir atau lembaga keuangan informal.
BUMD Juga Diminta Stabilkan Harga Pangan
Tidak hanya soal pembiayaan, Gubernur juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD diminta lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis yang kerap bergejolak.
“Komoditas seperti bawang merah dan cabai butuh intervensi lebih kuat,” ujar Ahmad Luthfi. Sinergi antara pemda, BUMD, perbankan, OJK, dan Bank Indonesia dinilai mutlak diperlukan.
Potensi Aset BPD Capai Rp 1.100 Triliun
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof Mas’ud, mengungkapkan total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai sekitar Rp 1.100 triliun. Angka itu hampir 10 persen dari total aset perbankan nasional.
“BPD punya posisi penting dalam struktur perbankan nasional,” kata Prof Mas’ud. Dengan aset sebesar itu, seharusnya BPD bisa lebih agresif mendorong sektor riil di daerah.
Pendekatan Kolaboratif Jadi Kunci
Gubernur menambahkan, penguatan ekonomi daerah membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, dan perbankan harus bergerak bersama.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di Jawa Tengah,” ungkap Luthfi. Ia menekankan, penyelesaian persoalan pembangunan harus terukur dan berbasis kebutuhan wilayah.
