SEMARANG — Rapat paripurna DPRD Jawa Tengah baru-baru ini mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Brebes Selatan. Pansus ini dipimpin oleh H. Asrar sebagai ketua, dengan H. Muhammad Naryoko dari Fraksi PPP sebagai wakil ketua.
Alasan Pemekaran: Jarak Tempuh dan Akses Pelayanan Publik
Wakil Ketua Pansus CDOB Brebes Selatan, H. Muhammad Naryoko, menjelaskan bahwa alasan mendasar pembentukan daerah baru ini adalah rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas. Warga di wilayah selatan Brebes kerap kesulitan mengakses pusat administrasi dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di utara.
"Jarak dari wilayah selatan ke pusat ibu kota Kabupaten Brebes yang berada di utara sangat jauh dan memakan waktu," ujar Naryoko usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah. Ia menambahkan bahwa pemekaran akan membuat akses administrasi warga lebih dekat dan cepat.
Target Pansus: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Menurut Naryoko, pembentukan Kabupaten Brebes Selatan tak hanya soal efisiensi birokrasi. Sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM diyakini akan tumbuh lebih mandiri dan optimal pasca pemekaran.
"Pembentukan Pansus CDOB Brebes Selatan hari ini adalah momentum penting bagi akselerasi pemekaran wilayah yang sudah lama diidamkan masyarakat. Kami di Fraksi PPP berkomitmen penuh mengawal proses ini hingga tuntas demi menghadirkan keadilan pembangunan," tegasnya.
Langkah Konkret Pansus: Kajian hingga Tinjauan Lapangan
Pansus yang diketuai H. Asrar akan segera bekerja. Rangkaian kegiatan yang direncanakan meliputi kajian mendalam, verifikasi berkas administratif, hingga tinjauan lapangan. Semua langkah ini untuk memastikan seluruh kriteria pembentukan daerah baru terpenuhi sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Naryoko mengimbau seluruh elemen masyarakat Brebes Selatan untuk tetap kompak dan mengawal jalannya pembahasan secara kondusif. "Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Brebes. Harapan kami, Kabupaten Brebes Selatan dapat segera terwujud demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kemajuan daerah yang inklusif," pungkasnya.
