SEMARANG — Kementerian Sosial (Kemensos) membagi penyaluran bansos PKH ke dalam empat tahap utama setiap tahun. Tahap 4 menjadi periode penutup yang mencakup alokasi Oktober–Desember 2026, dan bagi KPM di Jawa Tengah pencairannya bergulir dalam beberapa gelombang hingga akhir periode.
Memasuki November 2026, KPM diimbau rutin mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi Kemensos. Pengecekan bisa dilakukan dengan NIK KTP di situs resmi kementerian.
Mengapa Dana Tidak Masuk Serentak di Semua Kabupaten dan Kota
Waktu masuknya saldo ke rekening KPM berbeda-beda antarwilayah. Penyaluran bergantung pada proses verifikasi data dan kesiapan bank penyalur, baik Himbara maupun PT Pos Indonesia.
KPM yang belum menerima saldo di awal bulan tidak perlu khawatir bantuan hangus. Distribusi tetap berjalan dalam beberapa gelombang sampai periode penyaluran tahap ini selesai.
Cara Cek Status Penerima Pakai NIK KTP
KPM dapat memverifikasi status kepesertaan secara mandiri lewat kanal resmi Kemensos. Siapkan NIK KTP sebelum melakukan pengecekan.
- Buka situs resmi pengecekan bansos Kemensos
- Masukkan NIK KTP sesuai data kependudukan
- Ikuti instruksi verifikasi yang muncul di layar
- Catat status kepesertaan yang tertera untuk arsip pribadi
Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan yang tercatat di Dinas Sosial setempat. Ketidaksesuaian data kependudukan menjadi salah satu penyebab utama status KPM tidak muncul di sistem.
Rincian Nominal Dana per Kategori KPM
Besaran bantuan PKH berbeda untuk setiap kategori penerima. Komponen yang diakomodasi mencakup ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.
Nominal per komponen mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kemensos untuk tahun anggaran berjalan. KPM disarankan mengecek rincian komponen yang menjadi haknya agar tidak keliru menghitung penerimaan.
Yang Perlu Dilakukan Jika Saldo Belum Masuk
KPM yang statusnya masih aktif namun saldo belum masuk diminta bersabar menunggu gelombang berikutnya. Proses distribusi di Jawa Tengah masih berlangsung hingga Desember 2026.
Jika status kepesertaan tidak ditemukan saat pengecekan, KPM dapat mendatangi pendamping PKH di tingkat kecamatan atau Dinas Sosial kabupaten/kota untuk klarifikasi data. Bawa dokumen kependudukan asli sebagai bukti pendukung.
Penyaluran tahap ini menjadi yang terakhir pada 2026. KPM yang sudah menerima dana tetap disarankan memantau pengumuman resmi Kemensos untuk jadwal tahap berikutnya pada tahun anggaran selanjutnya.