SEMARANG — Penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian P2MI dan Pemprov Jawa Tengah menempatkan koordinasi pusat-daerah sebagai fondasi pelayanan pekerja migran. Ruang lingkupnya cukup luas, mulai dari penyebarluasan informasi migrasi aman, pemetaan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, hingga dukungan layanan kesehatan.
Dokumen kerja sama juga mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana penempatan, pemberdayaan pekerja migran beserta keluarganya, pertukaran data, serta pelayanan pelindungan bagi calon pekerja migran maupun yang sudah bekerja.
Dua Arahan Presiden yang Jadi Dasar Program
Mukhtarudin menyebut ada dua arahan utama Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI. Pertama, memperkuat pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, sampai kembali ke Indonesia. Kedua, menaikkan kompetensi pekerja migran dari kategori lower skill menjadi medium-high skill.
"Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya," kata Mukhtarudin.
Untuk mengejar target kompetensi itu, pemerintah menjalankan program SMK Go Global yang menyasar kemampuan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi calon pekerja migran. Program tersebut masuk dalam prioritas nasional.
9.000 Pendaftar di Jawa Tengah, Kuota Hanya 8.000
Antusiasme di Jawa Tengah terlihat dari jumlah pendaftar SMK Go Global yang mencapai sekitar 9.000 orang, sementara kuota yang tersedia 8.000 peserta. Sekitar 5.000 peserta sudah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.
Pemerintah berencana memperluas program pada 2027. Target peserta nasional naik dari 32.000 orang pada 2026 menjadi 140.000 orang pada 2027.
"Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN," ujar Mukhtarudin.
Cilacap Kantong Terbesar dengan Hampir 12.000 Pekerja Migran
Data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026 mencatat Kementerian P2MI telah memfasilitasi 613.288 layanan penempatan secara nasional. Dari jumlah itu, 127.906 layanan berasal dari Jawa Tengah atau sekitar 20,85 persen.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut Cilacap sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran terbesar, yakni hampir 12.000 orang. Brebes dan Kendal masing-masing sekitar 6.000 orang, sedangkan Banyumas sekitar 4.000 orang.
Negara tujuan terbanyak dari Jawa Tengah adalah Taiwan dengan hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang. Secara nasional, lima tujuan utama pekerja migran asal Jateng meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Pelayanan Harus Sampai ke Tingkat Desa
Luthfi menekankan pelaksanaan kesepakatan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Tujuannya agar pelayanan tidak berhenti di level provinsi.
"Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa," katanya.
Mukhtarudin menambahkan remitansi pekerja migran berdampak langsung ke ekonomi rumah tangga. Uang yang dikirim ke keluarga di daerah dinilai mampu meningkatkan daya beli, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
"Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," ujarnya.