Pencarian

Pemprov Jateng Raih Indonesia Kita Award 2026 Berkat Program Kecamatan Berdaya dan 249 RPPA

Rabu, 11 November 2026 • 09:31:31 WIB
Pemprov Jateng Raih Indonesia Kita Award 2026 Berkat Program Kecamatan Berdaya dan 249 RPPA
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima Indonesia Kita Award 2026 dalam malam penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta.

SEMARANG — Penghargaan Indonesia Kita Award 2026 diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung dalam malam penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta. Kategori yang dimenangkan adalah Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak, buah dari program Kecamatan Berdaya yang dijalankan Pemprov Jateng.

Program Kecamatan Berdaya memfungsikan kecamatan sebagai hub layanan. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat didekatkan ke tingkat kecamatan, tidak lagi menumpuk di provinsi atau kabupaten/kota. Instrumen utamanya adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).

249 RPPA Menjangkau Seluruh Kecamatan di Jawa Tengah

Sebanyak 249 RPPA telah terbentuk di kecamatan di Jawa Tengah. Jumlah itu berarti jejaring perlindungan telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di provinsi ini. Pembentukan RPPA tidak berhenti pada pendirian kelembagaan, tetapi berlanjut ke layanan langsung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah menyebut per 9 November 2026 ada 2.886 masyarakat yang memperoleh layanan melalui RPPA. Rinciannya, 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan.

"Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi," kata Uswatun.

Pencegahan Jadi Prioritas, ToT Fasilitator Disiapkan

Pemprov Jateng menempatkan pencegahan sebagai bagian utama program, bukan hanya pendampingan penyelesaian kasus. Dalam waktu dekat akan digelar training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan.

Fasilitator itu akan melibatkan aparatur sipil negeri (ASN), pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, hingga relawan. Jaringan fasilitator lintas sektor ini disiapkan agar deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilakukan lebih cepat di tingkat kecamatan.

"Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," ucap Uswatun.

Arti Penghargaan bagi Layanan Warga Jateng

Luthfi menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Kehadiran pemerintah, menurutnya, penting untuk memberi kepastian dan kemudahan layanan pengaduan, pendampingan, serta penanganan kekerasan.

"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak," kata Luthfi.

Bagi warga, keberadaan RPPA di tiap kecamatan memangkas jarak dan biaya untuk mengakses layanan. Warga yang mengalami atau menyaksikan kekerasan bisa datang ke RPPA di kecamatan setempat tanpa harus menempuh perjalanan ke ibu kota provinsi.

Follow katajateng.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: puskapik.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks