SEMARANG — Alokasi 222 Kampung Nelayan Merah Putih untuk Jawa Tengah dikerjakan bertahap, dan tahun ini 42 lokasi masuk daftar pembangunan pertama. Proyek di 14 kabupaten/kota itu menelan anggaran Rp172,83 miliar.
Heri Pudyatmoko menyoroti nasib fasilitas setelah proyek selesai. Menurut dia, keberhasilan program tidak diukur dari berdirinya bangunan, melainkan dari naiknya produktivitas dan pendapatan warga pesisir.
Fasilitas Harus Dipakai, Bukan Sekadar Berdiri
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah itu menilai KNMP berpotensi terbengkalai jika pengelolaan tidak disiapkan sejak awal. Nelayan dan kelompok usaha setempat perlu dilibatkan langsung sebagai pengelola.
"Program ini harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Jangan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi bagaimana fasilitas yang tersedia bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka," ujar Heri.
Pernyataan itu menempatkan persoalan pendampingan sebagai pekerjaan rumah utama. Tanpa penguatan kelembagaan, kata Heri, bangunan baru hanya menambah aset tanpa mengubah ekonomi kampung nelayan.
Pendampingan dan Akses Pasar Jadi Syarat
Heri menyebut tiga hal yang harus menyertai pembangunan: pendampingan, penguatan kelembagaan, dan akses pasar. Ketiganya dinilai menentukan apakah KNMP berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat pesisir.
"Mereka perlu mendapatkan pendampingan, penguatan kelembagaan, serta akses pasar agar program ini benar-benar berdampak terhadap ekonomi masyarakat pesisir," tegasnya.
Dengan alokasi 222 KNMP untuk Jateng, pembangunan 42 lokasi tahun ini baru sebagian kecil dari total yang direncanakan. Pemerintah provinsi belum merinci jadwal tahap berikutnya maupun daftar 14 kabupaten/kota penerima.
Pantauan di lapangan akan menentukan apakah fasilitas yang berdiri benar-benar terpakai. Warga pesisir menunggu bukti bahwa anggaran Rp172,83 miliar berujung pada tambahan penghasilan, bukan sekadar bangunan baru di tepi pantai.