SEMARANG — Desakan itu muncul setelah warga Blora melakukan aksi protes terkait kondisi hancurnya ruas Jalan Randublatung-Cepu. Menurut Nur Saadah, penanganan jalan yang asal-asalan hanya akan membuang anggaran daerah dan merugikan masyarakat pengguna jalan dalam jangka panjang.
Spesifikasi Teknis Harus Jadi Patokan, Bukan Sekadar Menambal
Nur Saadah meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jateng untuk memastikan setiap proses perbaikan dikerjakan secara profesional. “Jangan asal-asalan. Tidak sekadar tambal sulam. Harus dikerjakan secara profesional,” tegasnya.
Ia menilai, jika hanya ditambal, kerusakan jalan akan kembali muncul dalam waktu singkat, terutama di titik-titik yang dilalui kendaraan bertonase berat.
Data Pemprov: 90 Persen Jalan Mantap, Tapi Cuaca Ekstrem Bikin Lubang Lagi
Berdasarkan data DPU BMCK Jateng, tingkat kemantapan jalan provinsi sebenarnya sudah mencapai 90 persen pada tahun 2025. Namun, rentetan cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini membuat banyak ruas jalan kembali berlubang dan aspalnya mengelupas.
Kondisi itu diperparah oleh hilir mudik kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari. Akibatnya, keluhan warga terkait jalan rusak kini menjadi masalah serius di berbagai pelosok Jawa Tengah.
Anggaran 2026 Mulai Digodok, Blora Jadi Prioritas
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jateng mulai mengebut penyusunan rancangan anggaran tahun 2026. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan di sejumlah titik krusial, termasuk wilayah Kabupaten Blora.
Meski demikian, upaya percepatan ini tidak lepas dari kendala. Penyusutan dana transfer dari pemerintah pusat disebut memukul langsung kemampuan fiskal daerah dalam mendanai proyek-proyek fisik. Minimnya anggaran menjadi tantangan utama agar perbaikan jalan tidak lagi sekadar tambal sulam.
