SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa penghargaan pengendalian inflasi terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antardaerah. Ia menekankan bahwa prestasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bukti kerja nyata jajaran pemprov dan pemkab/pemkot dalam mengendalikan gejolak harga.
Penghargaan dari Kemendagri: Bukti Stabilitas Harga di Jawa Tengah
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Ahmad Luthfi dalam sebuah acara yang digelar di Jakarta. Indikator penilaian mencakup tingkat inflasi tahunan, efektivitas operasi pasar, serta kelancaran distribusi bahan pokok di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Provinsi ini dinilai berhasil menjaga inflasi tetap rendah tanpa mengorbankan pasokan barang kebutuhan pokok.
Apa yang Dilakukan Jawa Tengah untuk Raih Inflasi Terendah?
Menurut data Kemendagri, Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan di bawah rata-rata nasional selama tiga kuartal terakhir. Keberhasilan ini tak lepas dari langkah-langkah strategis seperti operasi pasar murah serentak, kerja sama dengan Bulog untuk menekan harga beras, serta pemantauan harga di 150 pasar tradisional setiap pekan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga bergerak cepat saat harga komoditas tertentu melonjak.
Reaksi Gubernur: Prestasi Ini untuk Semua Pihak
"Pencapaian ini menjadi stimulus bagi jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayahnya," ujar Ahmad Luthfi dalam keterangan resmi yang diterima redaksi. Ia menambahkan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya milik pemprov. "Kami akan terus menjaga momentum ini, terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya memicu kenaikan harga."
Dampak ke Warga: Harga Sembako Lebih Terjaga
Bagi warga Jawa Tengah, penghargaan ini berdampak langsung pada kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Di beberapa kabupaten seperti Banyumas dan Sukoharjo, harga beras medium dan minyak goreng relatif stabil dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas program pasar murah hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Apa Langkah Selanjutnya?
Ke depan, Pemprov Jawa Tengah akan memperkuat sistem informasi harga pangan berbasis digital agar setiap kenaikan harga dapat direspons dalam 1x24 jam. Selain itu, kerja sama dengan petani lokal akan diperluas untuk memastikan pasokan sayur dan buah tidak terputus. Gubernur Luthfi juga meminta setiap bupati dan wali kota untuk membentuk posko pemantau inflasi di masing-masing daerah.
