SEMARANG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan bahwa aparatur negara harus menjadi contoh dalam menaati peraturan. Karena itu, dugaan keterlibatan ASN dalam perjudian daring akan ditindaklanjuti serius dengan tetap mengedepankan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rapat koordinasi yang digelar bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu membahas pengentasan konten negatif perjudian daring. Sumarno hadir mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.
Data PPATK dan OJK Jadi Rujukan Penelusuran ASN
Pemprov Jateng akan meminta data dari lembaga berwenang untuk menelusuri ASN yang terindikasi bermain judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan akan dipakai sebagai acuan awal.
"Minimal nanti kita akan meminta data untuk menyampaikan kepada teman-teman yang tercatat di PPATK maupun OJK, agar kita ingatkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, apakah melalui fakta integritas atau sanksi, tentu harus mengikuti aturan hukum disiplin ASN," ujar Sumarno.
Selain menelusuri data, Pemprov akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Koordinasi itu untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan ASN sesuai ketentuan disiplin kepegawaian.
Judi Online Dinilai Makin Sulit Dideteksi Lingkungan Terdekat
Sumarno menilai pemberantasan judi online tidak cukup lewat penindakan. Pencegahan perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahaya perjudian daring sebelum terjerumus lebih jauh.
Salah satu tantangannya, aktivitas judi online dapat dilakukan secara tersembunyi melalui telepon seluler. Kondisi itu membuat keterlibatan seseorang kadang tidak diketahui anggota keluarga atau lingkungan terdekatnya.
Karena itu, sosialisasi akan diperluas hingga tingkat masyarakat paling bawah. Edukasi diharapkan meningkatkan pemahaman soal risiko judi online, mulai dari kerugian finansial hingga terganggunya keharmonisan rumah tangga.
Jateng Berharap Dukungan Pusat dan Asesmen Proyek Percontohan
Pemprov Jateng mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat program pemberantasan judi online di wilayahnya. Dukungan yang diharapkan berupa pendampingan, asesmen, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk lebih kolaboratif dan akseleratif dalam mencegah judi online di Jawa Tengah. Jika Jawa Tengah akan dijadikan proyek percontohan, kami menyambut baik dan berharap ada asesmen, dukungan, serta bimbingan dari kementerian," kata Sumarno.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informatika Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menyebut kunjungannya ke Jateng untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Menurut Eko, dampak judi online tidak hanya dirasakan pelakunya, tetapi merembet ke kehidupan keluarga dan lingkungan pekerjaan.
Eko mengapresiasi keseriusan Pemprov Jateng menyiapkan penanganan terhadap ASN yang terbukti melanggar aturan terkait perjudian daring. Langkah itu diharapkan memperkuat keteladanan aparatur sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan disiplin.
Pendekatan Pentahelix hingga Pemutusan Situs Judi
Eko menekankan pentingnya pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah, industri, media, akademisi, dan masyarakat. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, hingga masyarakat di tingkat rukun tetangga.
"Judi daring ini adalah musuh bersama kita. Saya berharap media ikut membangun kesadaran masyarakat, tidak hanya memberitakan penanganannya, tetapi juga menguatkan pencegahannya," ujarnya.
Dari sisi pengendalian ruang digital, Direktur Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Safriansyah Yanwar Rosyadi menyatakan pemerintah terus memutus akses terhadap situs yang digunakan untuk perjudian online. Data yang disampaikan dalam kegiatan itu mencatat Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap sejumlah situs judi daring.