REMBANG — Penertiban dilakukan berdasarkan hasil pengawasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah teknis, antara lain Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Perhubungan. Kasi Penindakan Satpol PP Rembang Karnen menyebut keberadaan PKL dan coffee street menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti.
Menurut Karnen, persoalan utama bukan sekadar keberadaan pedagang, melainkan penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk aktivitas usaha. Kondisi itu mengurangi fungsi fasilitas umum sekaligus berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Ada Lapak Kopi yang Pakai Ruang Melewati Batas
Satpol PP menemukan sejumlah tempat usaha PKL maupun usaha kopi yang menggunakan ruang terlalu lebar hingga melewati batas. Temuan itu disebut mengganggu ketertiban umum di kawasan jalan yang menjadi jalur utama warga Rembang.
"Bahkan, ada tempat usaha PKL maupun usaha kopi yang menggunakan ruang terlalu lebar hingga melewati batas. Sehingga mengganggu ketertiban umum," ungkap Karnen.
Selain pengawasan OPD, penertiban dipicu aduan masyarakat melalui kanal pengaduan milik Pemkab Rembang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemkab Rembang juga memberi perhatian khusus pada persoalan ini.
Berpedoman pada Dua Perda dan Aturan Dishub
Satpol PP menegaskan penertiban tidak dimaksudkan melarang warga berdagang. Pelaku usaha tetap boleh berjualan asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memakai fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Dasar hukum yang dipakai adalah Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang PKL, serta ketentuan Dinas Perhubungan terkait lalu lintas.
"Kami tidak melarang masyarakat berjualan, hanya meminta mereka mematuhi aturan yang ada," tegas Karnen.
Sosialisasi dan Surat Pernyataan Diberikan Lebih Dulu
Sebelum penindakan, petugas memberikan sosialisasi, surat imbauan, dan surat pernyataan kepada para pelaku usaha. Mereka diminta menyesuaikan penggunaan tempat usaha agar lebih tertata dan tidak memanfaatkan fasilitas umum yang dilarang.
Karnen mengklaim para pedagang menerima langkah tersebut. Pihaknya meminta mereka mengondisikan dan menertibkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
"Alhamdulillah, para pedagang bisa menerima. Kami memberikan sosialisasi sekaligus meminta mereka mengondisikan dan menertibkan pelanggaran yang ada," tambahnya.
Warga Penikmat Kopi Minta Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas
Tokoh masyarakat Rembang, Didik Kundiantoro, mendukung penertiban pedagang yang memakai bahu jalan. Pria yang mengaku pencinta kopi ini menilai jalan umum harus bebas dari aktivitas usaha yang membahayakan pengendara.
"Ya memang harus ditertibkan soalnya itu jalan umum, apalagi namanya orang berkendara ya, kita tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kecelakaan," ungkap Didik.
Ia tetap berharap para pedagang diberi ruang berjualan, meski menyadari trotoar pun sebenarnya bukan tempat berdagang. Menurutnya, pendekatan kemanusiaan perlu tetap dijaga dalam penertiban.
Satpol PP Rembang menyatakan pembinaan akan berlanjut agar aktivitas PKL dan coffee street tetap berjalan tertib. Fasilitas publik diharapkan kembali berfungsi sesuai peruntukan, tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan.