PATI — Massa GMPP tiba di pusat pemerintahan dengan membawa atribut dan pengeras suara, mendesak pemerintah daerah merespons persoalan yang dinilai krusial di Bumi Mina Tani. Kedatangan mereka merujuk surat pemberitahuan Nomor 01.A/GMPP/AKSI/X/026 yang dilayangkan kepada Kapolresta Pati dan Kepala Kesbangpol Pati.
Politik Lokal Jadi Tuntutan Pertama
Poin pertama aksi menyoroti dinamika politik lokal. GMPP meminta kepastian hukum dan administratif agar setiap pencopotan atau penurunan foto Bupati Pati nonaktif Sudewo dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan administrasi pemerintahan.
Massa menolak tindakan sepihak yang dinilai mencederai aturan. Permintaan itu disampaikan langsung di hadapan para pemangku kebijakan.
Proyek Jalan APBD 2025 Senilai Rp 210 Miliar Disorot
Sorotan tajam diarahkan ke sektor infrastruktur. GMPP menuntut transparansi dan pertanggungjawaban penuh dari Pemkab Pati atas proyek pembangunan jalan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 210 miliar.
Evaluasi menyeluruh juga diminta terhadap kualitas pengerjaan trotoar di sejumlah ruas jalan utama Pati. Massa meminta monitoring ketat agar pekerjaan tidak sekadar formalitas.
Beasiswa CSR dan Antrean RSUD RAA Soewondo
Pada poin keempat, GMPP meminta kejelasan kelanjutan program beasiswa bagi putra-putri daerah yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hingga aksi berlangsung, massa menilai belum ada kepastian yang memadai soal program tersebut.
Sektor pelayanan publik ikut dikritik. GMPP menuntut perbaikan sistem antrean pendaftaran dan pengambilan obat bagi pasien di RSUD RAA Soewondo.
Antrean yang kerap dikeluhkan masyarakat dinilai harus segera dibenahi demi kenyamanan dan kepastian layanan kesehatan.
PKL Simpang Lima Diminta Kembali ke Jalur Alun-alun
Identitas budaya dan ekonomi kerakyatan turut disuarakan. GMPP mendorong transparansi publikasi aset cagar budaya daerah serta realisasi pembangunan museum kebudayaan Pati.
Massa juga menuntut penataan ulang sektor UMKM. Pedagang Kaki Lima (PKL) diminta dikembalikan ke kawasan Simpang Lima dan jalur menuju Alun-alun sebagai pusat alternatif wisata kuliner khas Pati.
Rumah Sakit Bhayangkara dan Stadion Joyo Kusumo
Sebagai penutup delapan tuntutan, peserta aksi mendesak Pemkab Pati mengambil langkah konkret mempercepat pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara. Renovasi Stadion Joyo Kusumo juga diminta segera dirampungkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Pati. Perwakilan massa masih melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyampaikan delapan tuntutan tersebut secara langsung.