BLORA — Kabupaten Blora memiliki kekhasan politik yang tidak banyak terjadi di daerah lain. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini adalah Bupati Blora. Fakta itu membuat garis antara pengurus partai, penyelenggara pemerintahan, dan struktur organisasi kemasyarakatan menjadi amat tipis.
Kondisi ini bukan persoalan ketika kader NU memutuskan terjun ke politik dan memenangkan kontestasi. Justru keterlibatan itu bisa menjadi jalan memperjuangkan kemaslahatan. Persoalan muncul ketika kekuasaan mulai merasa memiliki NU dan menganggap organisasi ini bagian dari mesin politik semata.
Bupati dan Ketua PKB: Dua Amanah di Satu Tangan
Di Blora, PKB menjadi kekuatan besar di parlemen. Sebelas kursi di DPRD diraih partai berlambang bola dunia itu. Kepemimpinan partai pun berada di tangan orang nomor satu di pemerintahan kabupaten.
Wajar jika sebagian warga kemudian bertanya: ke mana suara kritik terhadap kebijakan pemerintah disuarakan? Kepada siapa warga menyampaikan keberatan jika pembangunan dianggap tidak tepat sasaran?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul dari rasa curiga. Ia lahir dari kebutuhan akan ruang kontrol yang sehat di tengah demokrasi lokal.
Pesan Muktamar untuk Daerah
Muktamar ke-35 NU sejatinya memberi pesan yang jelas bagi daerah-daerah seperti Blora. NU tidak boleh menjadi stempel moral bagi kekuasaan. PKB tidak boleh merasa seluruh warga NU otomatis menjadi pemilihnya. Pemerintah tidak boleh menganggap kedekatan dengan ulama sebagai pengganti kewajiban mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat.
Organisasi ini lahir dari kegelisahan para ulama menjaga agama, tradisi, pendidikan, dan kemaslahatan umat. NU telah melewati zaman kolonial, kemerdekaan, demokrasi parlementer, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga era media sosial kini.
Kekuasaan datang dan pergi. Partai berganti nama dan warna. Namun NU tetap berdiri. Sejarah panjang itu tidak pantas dikorbankan hanya karena kedekatan dengan kekuasaan yang usianya pendek.
Yang Harus Ditakuti dari Kedekatan NU dan Kekuasaan
Kedekatan NU dengan pemerintah dan kekuatan politik bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang harus ditakuti adalah ketika kedekatan itu membuat suara kritik menjadi pelan.
Ketika pembangunan tidak lagi boleh dipertanyakan karena dianggap bagian dari kepentingan bersama. Ketika kebijakan pemerintah tidak boleh dikritik hanya karena pemimpinnya berasal dari keluarga besar Nahdliyin. Ketika warga memilih diam karena berbeda pilihan politik dengan mayoritas lingkungannya.
Jika itu terjadi, yang hilang bukan hanya demokrasi. NU pun kehilangan salah satu kekuatan terbesarnya: tradisi berpikir kritis yang diwariskan para kiai.
Mendukung yang Benar, Meluruskan yang Keliru
Kepemimpinan Gus Kikin diharapkan membawa NU kembali pada kesejukan. Menjadi rumah bagi semua, termasuk mereka yang berbeda pilihan politik.
NU tidak perlu menjadi oposisi. Tidak pula menjadi pembela pemerintah dalam setiap keadaan. Ketika pemerintah benar, NU memberi dukungan. Ketika keliru, NU memberi nasihat. Ketika rakyat butuh pembelaan, NU berdiri di sisi rakyat.
Itulah posisi moral yang membuat suara ulama memiliki wibawa. Kiai tidak menjadi besar karena dekat dengan pejabat. Kiai menjadi besar ketika berbicara, pejabat dan rakyat sama-sama mendengarkan.
Jejak, Bukan Kursi, yang Akan Tersisa
Bagi para kader PKB dan politisi yang mendapat kepercayaan masyarakat Blora, momen ini menjadi pengingat. Banyaknya kursi bukan alasan merasa telah memiliki rakyat. Jabatan bukan bukti bahwa semua kebijakan pasti benar.
Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kebutuhan terhadap kritik. Sebelas kursi, jabatan bupati, atau kepemimpinan partai adalah amanah yang suatu saat ditinggalkan. Yang tersisa adalah jejak: apakah selama berkuasa mereka benar-benar membuat hidup rakyat lebih baik.
Dari Blora, publik berharap NU tetap menjadi rumah yang teduh dan sekaligus cermin bagi kekuasaan. Warna politik jangan menutupi warna kebangsaan dan kemanusiaan. Perbedaan pilihan politik jangan membuat warga Nahdliyin saling menjauh. Kekuasaan jangan membuat pemimpin lupa bahwa di luar gedung pemerintahan masih ada petani yang menunggu panen, pedagang yang berharap dagangannya laku, dan guru yang mendidik anak-anak bangsa.
