JAWA TENGAH — Realisasi belanja negara di NTT hingga Mei 2026 mencapai Rp12,54 triliun atau 42,10 persen dari pagu, tumbuh 6,90 persen secara tahunan. Angka itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa.
Dari total belanja tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi dengan Rp9,14 triliun atau 45,23 persen dari pagu Rp20,21 triliun. Sementara Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,40 triliun atau 35,50 persen dari pagu Rp9,57 triliun.
Belanja Modal Melonjak 67,94 Persen, Infrastruktur Mulai Bergerak
Komponen belanja yang mencatat pertumbuhan paling tajam adalah belanja modal. Realisasinya mencapai Rp435,88 miliar dari pagu Rp1,75 triliun, tumbuh 67,94 persen (yoy).
"Pertumbuhan belanja modal sebesar 67,94 persen (yoy) menjadi sinyal positif dalam mendukung pembangunan aset, infrastruktur, dan sarana layanan publik di daerah," kata Adi.
Belanja pegawai masih menjadi pos terbesar di belanja pemerintah pusat, yakni Rp2,03 triliun dari pagu Rp4,61 triliun. Disusul belanja barang Rp925,79 miliar dan bantuan sosial Rp2,38 miliar dari pagu Rp9,47 miliar.
DAK Fisik Baru Terealisasi Mei, Tumbuh 181 Persen
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baru mulai terealisasi pada Mei 2026, mencapai Rp14,58 miliar dari alokasi Rp267,13 miliar. Angka ini tumbuh 181,92 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Adi menambahkan, realisasi TKD secara keseluruhan tumbuh tipis 0,99 persen (yoy). Komponen terbesarnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,55 triliun, disusul DAK Nonfisik Rp2,09 triliun, dan Dana Desa Rp470,32 miliar.
Penerimaan Negara: Pajak Baru 23,69 Persen, PNBP BLU Didorong Pendidikan
Penerimaan perpajakan di NTT baru mencapai Rp924,88 miliar atau 23,69 persen dari target. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp461,92 miliar atau 62,22 persen dari target, meski terkontraksi 0,34 persen (yoy).
Dari PNBP tersebut, Rp130,63 miliar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU), didominasi pendapatan layanan pendidikan sebesar Rp107,35 miliar. PNBP lainnya mencapai Rp331,28 miliar, dengan kontribusi terbesar dari layanan fasilitas kesehatan Rp45,11 miliar.
Adi menegaskan, Kanwil DJPb NTT bersama KPPN terus memonitor dan mengasistensi pemerintah daerah agar penyaluran TKD lebih optimal. "Secara keseluruhan, kinerja APBN regional NTT sampai dengan Mei 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja bagi masyarakat," ujarnya.
