JAKARTA — Gelombang kritik warganet memaksa BRIN angkat bicara. Lembaga pemerintah itu mengakui adanya kesalahan dalam unggahan konten peringatan Hari Lahir Pancasila. Kesalahan paling mencolok ada pada visual lambang negara, Garuda Pancasila, yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya.
Kesalahan Visual yang Memicu Kecaman
Dalam unggahan yang beredar di media sosial, lambang Garuda Pancasila yang digunakan BRIN tampak berbeda dari versi resmi pemerintah. Detail perisai, posisi kepala, hingga tata letak simbol sila-sila Pancasila disebut tidak akurat oleh warganet. Banyak yang menilai kesalahan ini sangat mendasar, terutama karena BRIN adalah institusi riset negara yang seharusnya menjadi rujukan.
Warganet dengan cepat menyebarkan tangkapan layar unggahan tersebut. Tagar yang mengkritik BRIN pun sempat menjadi perbincangan hangat di platform X (sebelumnya Twitter).
Permintaan Maaf Resmi BRIN
Menanggapi tekanan publik, BRIN akhirnya menyampaikan pernyataan maaf secara resmi. Dalam pernyataannya, BRIN menyebut kesalahan itu terjadi karena kelalaian tim dalam proses produksi konten. Mereka memastikan telah menarik unggahan yang bermasalah dan melakukan koreksi.
"Kami mohon maaf atas kekeliruan yang terjadi. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk meningkatkan ketelitian di masa mendatang," demikian bunyi pernyataan resmi BRIN yang dikutip dari keterangan tertulisnya.
Mengapa Lambang Negara Begitu Sensitif?
Garuda Pancasila bukan sekadar gambar. Sebagai lambang negara, penggunaannya diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Setiap perubahan bentuk, posisi, atau warna pada lambang negara bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap identitas bangsa.
Kesalahan serupa sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Beberapa institusi dan perusahaan swasta sebelumnya juga pernah menuai kritik karena penggunaan Garuda Pancasila yang tidak sesuai. Namun, dalam kasus BRIN, sorotan menjadi lebih tajam karena institusi ini berada di bawah naungan pemerintah dan bergerak di bidang riset.
Apa Langkah BRIN Selanjutnya?
BRIN menyatakan akan mengevaluasi ulang prosedur produksi konten digital mereka. Ke depan, setiap materi visual yang memuat lambang negara atau simbol-simbol kenegaraan lainnya akan melalui proses verifikasi yang lebih ketat. BRIN juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara sebagai pihak yang berwenang dalam urusan lambang negara.
Belum ada informasi mengenai sanksi internal bagi tim yang bertanggung jawab atas unggahan tersebut. Namun, publik menanti tindakan nyata dari BRIN agar kesalahan serupa tidak terulang lagi.
