SEMARANG — Lonjakan harga plastik akibat dinamika global kini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat tata kelola sampah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menyatakan bahwa pengembangan bank sampah di tingkat kelurahan dan desa harus segera diakselerasi menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Menurutnya, kenaikan harga bahan baku plastik primer merupakan peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah plastik domestik. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah plastik tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan komoditas yang memiliki nilai tawar tinggi di pasar bahan baku sekunder.
Bank Sampah Sebagai Infrastruktur Ekonomi Warga
Sarif menekankan pentingnya mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah daerah dalam melihat fungsi bank sampah. Fasilitas ini tidak boleh lagi hanya dianggap sebagai program pelestarian lingkungan atau kegiatan sosial semata, tetapi harus dikelola secara profesional.
“Bank sampah tidak lagi cukup diposisikan sebagai program lingkungan semata, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi bahan baku sekunder,” ungkap sosok yang akrab disapa Kakung tersebut.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, penguatan sistem daur ulang lokal akan berdampak langsung pada kemandirian industri dalam negeri. Jika rantai produksi mampu menyerap plastik bekas dalam skala besar, maka ketergantungan terhadap impor bahan baku dapat ditekan secara signifikan.
Dampak Kenaikan Harga Plastik bagi UMKM Jawa Tengah
Kenaikan harga plastik saat ini mulai dirasakan dampaknya oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil yang bergantung pada kemasan plastik. Legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap ini menyebut sektor perdagangan dan UMKM menjadi pihak yang paling rentan terdampak fluktuasi harga ini.
“Kenaikan harga plastik berdampak pada sektor perdagangan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat sebagai konsumen,” jelasnya. Ia menilai kondisi ini harus disikapi dengan perubahan pola konsumsi, seperti mulai membiasakan membawa kantong belanja mandiri saat beraktivitas di pasar atau pusat perbelanjaan.
“Harus diakui plastik sudah menjadi kebutuhan premier masyarakat sehari-harinya. Dan saat harga plastik melonjak, sektor domestik pun menjadi ikut terdampak besar,” tambah Kakung.
Dorong Regulasi dan Insentif Kemasan Ramah Lingkungan
Selain mendorong peran masyarakat, DPRD Jawa Tengah juga meminta pemerintah daerah memberikan dukungan nyata melalui regulasi yang berpihak pada transisi hijau. Transformasi menuju penggunaan kemasan ramah lingkungan memerlukan ekosistem yang mendukung, mulai dari kepastian pasar hingga insentif bagi investor.
Sarif menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri dalam melakukan adaptasi perubahan pola konsumsi. Perlu ada jaminan dari pemerintah agar produk pengganti plastik tersedia dengan harga terjangkau dan memiliki standar kualitas yang baik.
“Masyarakat tidak cukup hanya diminta beradaptasi, tetapi perlu kepastian bahwa transformasi menuju kemasan ramah lingkungan memiliki dukungan regulasi, kepastian pasar, dan insentif investasi,” pungkasnya.
