JAWA TENGAH — Pemerintah Indonesia tidak hanya membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi China di sektor energi surya, tetapi juga mengincar pendalaman industri. Airlangga secara spesifik menyebut industri panel surya yang sudah beroperasi di Indonesia perlu diperkuat dan dikembangkan. "Penguatan itu perlu diarahkan untuk membangun rantai pasok industri tenaga surya yang lebih lengkap dan terintegrasi di dalam negeri," ujarnya dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Danantara Indonesia disebut sebagai mitra strategis potensial. Badan ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mendorong masuknya investasi berkualitas dari China, memperkuat kapasitas produksi nasional, dan mengembangkan proyek-proyek prioritas bersama. Kolaborasi ini diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat transfer teknologi, bukan sekadar merakit produk akhir.
Salah satu proyek yang sudah menjadi bukti konkret potensi kerja sama ini adalah PLTS Terapung Cirata. Proyek tersebut dinilai sebagai etalase sukses kolaborasi Indonesia-China dalam transisi energi dan penurunan emisi. Keberhasilan Cirata diharapkan bisa menjadi model bagi ekspansi proyek serupa di masa depan.
Data yang disampaikan Airlangga menunjukkan betapa besarnya ketergantungan dan potensi hubungan ekonomi kedua negara. Sepanjang 2025, nilai total perdagangan Indonesia-China mencapai US$ 154,6 miliar atau setara Rp 2.773 triliun (kurs Rp 17.940 per dolar AS). Angka ini tumbuh rata-rata 7,24% per tahun selama periode 2021-2025.
Di sisi investasi, China juga konsisten menjadi salah satu dari tiga negara asal investasi asing terbesar di Indonesia. Realisasi investasi China pada 2025 mencapai hampir US$ 8,1 miliar (Rp 145,31 triliun), atau sekitar 13% dari total investasi asing yang masuk. Sektor yang paling banyak dibidik adalah industri pengolahan, energi, properti, hingga transportasi.
Pembicaraan tidak berhenti di sektor energi. Indonesia juga mendorong China untuk mendukung pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia. Menurut Airlangga, keberadaan sekretariat permanen ini penting untuk memperkuat koordinasi antarnegara anggota dan memastikan dunia usaha bisa memanfaatkan fasilitas perjanjian dagang tersebut secara optimal.
Indonesia bahkan mengusulkan penguatan kerja sama menjadi RCEP 3.0 agar lebih relevan dengan perubahan struktur rantai pasok global dan transformasi digital. Dukungan China terhadap inisiatif ini dianggap krusial untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat arsitektur ekonomi regional.