KLATEN — Bupati Hamenang secara khusus menyoroti posisi krusial generasi muda yang kini hidup berhadapan langsung dengan keterbukaan informasi tanpa batas. Menurutnya, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi juga medan pertarungan ideologi yang bisa memecah belah jika tidak disikapi dengan dasar negara yang kuat.
Bupati menilai kelompok usia produktif adalah yang paling rentan terpapar informasi sesat dan ujaran kebencian. “Generasi muda adalah masa depan bangsa. Jika mereka tidak memiliki filter Pancasila, mereka mudah terombang-ambing oleh berita bohong dan politisasi identitas,” ujar Hamenang dalam sebuah pernyataan.
Ia menambahkan, pengamalan Pancasila tidak boleh lagi sekadar hafalan di bangku sekolah. Nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah harus diwujudkan dalam interaksi sehari-hari, termasuk di kolom komentar media sosial.
Pemerintah Kabupaten Klaten tidak hanya berhenti pada imbauan. Sejumlah program telah dirancang untuk membentengi anak muda dari dampak negatif keterbukaan informasi. Salah satunya adalah pelatihan literasi digital yang dikombinasikan dengan diskusi kebangsaan.
“Kami ingin anak muda Klaten menjadi produsen konten positif, bukan sekadar konsumen berita hoaks. Mereka harus bisa membedakan mana informasi yang mencerdaskan dan mana yang provokatif,” tegas Bupati.
Kekhawatiran Bupati Hamenang bukan tanpa dasar. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa penyebaran konten intoleran dan radikalisme digital paling masif menyasar pengguna media sosial berusia 15-25 tahun. Di Klaten sendiri, aparat kepolisian dan TNI kerap menemukan konten berbau SARA yang beredar di grup WhatsApp dan platform lainnya.
Dengan memperkuat pemahaman Pancasila, pemerintah daerah berharap generasi muda bisa menjadi agen perdamaian yang mampu meredam ketegangan, bukan justru ikut menyebarkannya.
Ke depan, Pemkab Klaten akan menggandeng sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk menggelar forum-forum diskusi kebangsaan secara rutin. Program ini dirancang untuk menjadi wadah dialog antara pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
“Kami tidak ingin anak muda hanya menjadi penonton. Mereka harus menjadi pelopor dalam mengamalkan Pancasila, terutama di ruang digital yang selama ini sering menjadi ajang saling hujat,” pungkas Hamenang.