SLAWI — Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal menempatkan diri sebagai penyaring teknis dalam alur perizinan usaha yang dikoordinasikan DPMPTSP. Setiap pendirian pusat kegiatan, kawasan permukiman, maupun proyek infrastruktur baru dinilai dampaknya terhadap jalan raya sebelum izin keluar. Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran Dishub Kabupaten Tegal, Agil Suprayogi, menyampaikan hal itu dalam kegiatan pendampingan perizinan berusaha bagi investor potensial.
Kajian yang dilakukan Dishub mencakup pengaturan akses jalan hingga manajemen transportasi. Tujuannya agar pertumbuhan investasi tidak berbenturan dengan keselamatan pengguna jalan di sekitar lokasi proyek.
Dasar Hukum Kajian: PM 17 Tahun 2021
Agil menyebut layanan dan kajian Andalalin di wilayahnya berpedoman pada regulasi Kementerian Perhubungan. Aturan itu mengatur dampak mobilitas dari pembangunan pusat keramaian, permukiman, serta fasilitas umum.
"Layanan dan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021," ujar Agil Suprayogi pada Kamis (12/11/2026).
Hasil kajian dituangkan dalam dokumen resmi yang sah secara hukum. Dokumen inilah yang menjadi syarat sebelum izin usaha diproses lebih lanjut oleh DPMPTSP.
Tiga Kategori Bangkitan Lalu Lintas dan Ambang Batasnya
Pemerintah menetapkan klasifikasi proyek berdasarkan volume kendaraan yang dibangkitkan per jam di sekitar lokasi. Pembagiannya:
- Skala tinggi: lebih dari 1.500 trip per jam.
- Skala sedang: 500 sampai 1.500 trip per jam.
- Skala rendah: 100 hingga 499 trip per jam.
Ambang batas kewajiban dokumen juga berlaku bagi proyek ekspansi. Pusat kegiatan atau permukiman yang menambah kapasitas di atas 30 persen wajib memenuhinya. Untuk sektor infrastruktur, batas kewajibannya berada di angka di atas 5 persen.
Pengajuan Elektronik, Terbit Maksimal 3 Hari Kerja
Seluruh proses pengajuan persetujuan dokumen Andalalin dilakukan secara elektronik. Jangka waktu penerbitan persetujuannya dipatok maksimal 3 hari kerja.
Bagi investor, patokan waktu itu memberi kepastian tahapan sebelum konstruksi dimulai. Bagi warga sekitar lokasi proyek, kajian ini menjadi dasar penilaian apakah arus kendaraan baru masih tertampung jalan yang ada.
Dishub Kabupaten Tegal membuka pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memahami tahapan kajian. Pendampingan menyasar investor potensial agar dokumen teknis disiapkan sejak awal, bukan setelah rencana bisnis berjalan.