KUDUS — Penyerahan Data Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2026 menandai dua capaian sekaligus: garis kemiskinan turun 0,18 poin persen dan kualitas pembangunan manusia naik 0,67 poin. Bupati Sam'ani Intakoris menerima data itu langsung dari Kepala BPS Kudus Eko Suharto.
Sam'ani menyebut perbaikan dua indikator tersebut sebagai hasil kerja bersama, bukan prestasi satu instansi. Menurutnya, program-program nasional ikut menopang capaian itu di tingkat kabupaten.
"Alhamdulillah angka kemiskinan turun, IPM kita juga naik. Ini berkat dukungan seluruh pihak, termasuk dari program-program nasional," ujarnya.
Dari 6,59 ke 6,41 Persen: Apa Arti Angka Itu bagi Warga Kudus
Penurunan kemiskinan sebesar 0,18 poin persen tercatat pada 2026. Angka 6,41 persen menempatkan Kudus pada posisi yang relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang masih 6,59 persen.
Pada sisi lain, IPM Kudus bergerak dari 77,94 menjadi 78,61. Kenaikan 0,67 poin itu mencerminkan perbaikan pada tiga dimensi yang diukur BPS: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Dua indikator ini biasanya dibaca berpasangan. Penurunan kemiskinan tanpa kenaikan IPM menandakan perbaikan daya beli yang tidak diikuti peningkatan akses layanan dasar. Kudus mencatat keduanya bergerak searah.
Bupati Minta Evaluasi Kebijakan Tidak Berhenti
Sam'ani menegaskan pemerintah daerah tidak akan berhenti pada capaian 2026. Evaluasi kebijakan dan perbaikan program akan terus dijalankan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa pada kesejahteraan warga.
Perhatian khusus ia arahkan pada kemampuan masyarakat bertahan di tengah situasi ekonomi saat ini. Menurutnya, daya tahan warga menjadi ukuran yang sama pentingnya dengan angka statistik.
"Kita akan terus lakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semoga di situasi dan kondisi saat ini kita mampu survive," harapnya.
Survei Makan Bergizi Gratis Jadi Bahan Evaluasi Berikutnya
Pemkab Kudus bersama BPS akan menyurvei dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei ini mengukur sisi positif dan negatif pelaksanaan program di lapangan.
Hasil survei nantinya dipakai sebagai bahan evaluasi agar program nasional tersebut lebih tepat sasaran. Pemkab belum merinci jadwal maupun cakupan responden survei.
Bagi Kudus, pengukuran dampak MBG menjadi uji lanjutan setelah tren kemiskinan dan IPM membaik. Data BPS 2026 menjadi baseline sebelum program itu dievaluasi secara lokal.