Pencarian

Warga Ledoksari Solo Gugat KAI dan BPN Kota Surakarta, Sidang Perdana 10 November 2026

Selasa, 03 November 2026 • 14:31:31 WIB
Warga Ledoksari Solo Gugat KAI dan BPN Kota Surakarta, Sidang Perdana 10 November 2026
Warga terdampak pembangunan kawasan Ledoksari Solo mengajukan gugatan kedua terhadap PT KAI dan BPN Kota Surakarta melalui BBHAR DPC PDI Perjuangan Kota Solo.

SURAKARTA — Gugatan kedua warga terdampak pembangunan di kawasan Ledoksari didaftarkan melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Solo, dengan sejumlah warga terdampak bertindak sebagai penggugat. Objek sengketa pada perkara baru berbeda dari gugatan pertama yang lebih dulu berjalan.

Kuasa hukum warga, Avadeo Yurist Hageos Putra, menyampaikan materi gugatan menyasar dua pihak sekaligus. Penetapan tergugat itu disampaikan dalam konferensi pers di Solo.

"Dalam gugatan terbaru tersebut PT KAI menjadi tergugat I, sedangkan BPN Kota Solo sebagai tergugat II. Materi gugatan berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum oleh kedua pihak," ujarnya.

Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 Jadi Pokok Persoalan

Warga mempersoalkan keberadaan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 23 yang selama ini menjadi rujukan PT KAI dalam sengketa lahan di kawasan Ledoksari. Dokumen itu dinilai menjadi dasar klaim pihak tergugat atas tanah yang mereka tempati.

Yurist menyebut gugatan disusun dari riwayat lahan dan keterangan warga yang dihimpun tim kuasa hukum. Dari penelusuran itu, tim menduga ada perbuatan tergugat I maupun tergugat II yang melanggar hukum.

"Materi gugatan yaitu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan riwayat dan hal-hal yang disampaikan warga kepada kami, kami menduga ada perbuatan dari tergugat I maupun tergugat II yang melanggar hukum," katanya.

Dua Gugatan Berjalan Terpisah di PN Surakarta

Pengajuan perkara baru tidak menggugurkan gugatan pertama yang sudah berjalan. Keduanya tetap diproses secara terpisah karena diajukan kelompok penggugat berbeda dan memiliki objek sengketa masing-masing.

Pada gugatan pertama, persidangan sempat ditunda dua pekan. Majelis hakim meminta perbaikan surat kuasa hukum PT KAI sebelum sidang dilanjutkan.

Ketua BBHAR DPC PDI Perjuangan Kota Solo Heny Nogogini menjelaskan, surat kuasa yang sebelumnya ditandatangani Kepala Daop 6 Yogyakarta harus diperbaiki agar ditandatangani direksi PT KAI. Sidang gugatan pertama dijadwalkan kembali pada Kamis (5/11).

Apa yang Akan Dibahas di Sidang 10 November

Sidang perdana gugatan kedua akan mengagendakan pemeriksaan administrasi para pihak. Tahapan itu menjadi pintu masuk sebelum majelis hakim masuk ke pokok perkara.

Warga berharap proses hukum kali ini menjawab persoalan status tanah yang mereka tempati. Pendampingan hukum akan terus dilakukan BBHAR selama rangkaian persidangan berlangsung.

Follow katajateng.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarsolo.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks