JAWA TENGAH — PT Wijaya WIKA menyambut baik rencana pemerintah mengambil alih seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Langkah itu dinilai bisa menghentikan beban kerugian hingga Rp 1,8 triliun per tahun yang selama ini menggerus laporan keuangan perseroan. Bagi investor, kepastian pengalihan saham ini menjadi kunci pemulihan kinerja WIKA pada 2026.
Kepemilikan WIKA di proyek kereta cepat selama ini menjadi sumber tekanan tersendiri. Perseroan tercatat sebagai salah satu pemegang saham PSBI, konsorsium yang menguasai 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sementara 40 persen sisanya dipegang konsorsium perusahaan China sebagai pemodal utama proyek.
Komposisi pemegang saham PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53 persen, WIKA 33,36 persen, PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen. Porsi WIKA yang cukup besar membuat dampak kerugian proyek ikut tercatat dalam pembukuan perseroan.
Kerugian Rp 1,7-1,8 Triliun per Tahun
Direktur Keuangan WIKA, Mulyadi, mengungkapkan bahwa imbal hasil dari proyek kereta cepat masih negatif. Kondisi itu memaksa WIKA melakukan konsolidasi keuangan yang berdampak pada ekuitas negatif.
"Terkait bagaimana jika kereta cepat nanti diambil alih oleh pemerintah, ini memberikan dampak positif bagi WIKA. Jadi saat ini konsolidasi keuangan, WIKA melakukan konsolidasi berdampak ke ekuitas negatif karena saat ini kereta cepat itu menghasilkan return yang negatif," ujar Mulyadi dalam Public Expose WIKA yang digelar online, Kamis (1/10/2026).
Alih-alih memberi keuntungan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru menyumbang kerugian bagi WIKA. Catatan yang ada menyebut kerugian yang ditanggung perseroan akibat keterlibatan di proyek ini mencapai Rp 1,7-1,8 triliun per tahun.
"Karena WIKA menjadi bagian dari pemegang saham, maka secara konsolidasi WIKA membukukan bagian dari konsolidasi yang negatif, sehingga di profit and loss WIKA, kinerja keuangan WIKA itu berdampak negatif atas konsolidasi kereta cepat," ungkapnya.
Due Diligence Masih Berjalan
Rencana pengambilalihan porsi saham PSBI oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipandang sebagai angin segar. Namun prosesnya belum tuntas. Direktur Manajemen Risiko & Legal WIKA, Vera Kirana, menyatakan para pemegang saham PSBI tengah merampungkan uji tuntas (due diligence).
"Jadi untuk kepemilikan saham di PSBI itu WIKA bersama KAI, demikian juga PT Perkebunan Nusantara dan Jasa Marga, itu saat ini sudah melakukan due diligence dan sebagaimana proses yang ada saat ini, kami sesama pemegang saham senantiasa berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, maupun ke Kementerian Keuangan. Saat ini sudah berproses untuk due diligence-nya," tutur Vera.
Vera menegaskan proses pengalihan saham masih bergulir seiring koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Karena itu, ia belum bisa memberikan kepastian soal waktu rampungnya akuisisi.
"Untuk selanjutnya nanti memang proses akuisisinya masih ongoing process di dari hasil koordinasi para pemangku kepentingan," pungkasnya.
Harapan Pemulihan Kinerja 2026
Mulyadi berharap pengambilalihan kereta cepat oleh pemerintah dapat terwujud pada 2026. Menurutnya, langkah itu akan langsung maupun tidak langsung mendongkrak kinerja keuangan WIKA.
"Sehingga apabila kereta cepat ini diambil alih oleh pemerintah ataupun nanti dari kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah, maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan WIKA. Dan mudah-mudahan pengambilalihan kereta cepat ini bisa terjadi juga di tahun 2026, sehingga nanti akhir 2026 kinerja keuangan WIKA akan semakin bagus lagi," jelasnya.
Bagi pasar, sinyal ini menjadi penanda penting. Selama ini beban konsolidasi kereta cepat menjadi salah satu faktor yang menekan ekuitas WIKA. Jika pengalihan saham terealisasi, perseroan bisa lepas dari catatan kerugian tahunan proyek tersebut dan fokus membenahi lini usaha lainnya.
