TEGAL — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menargetkan seluruh ruas jalan provinsi di daerahnya tuntas dalam kondisi mantap pada 2026. Target itu disampaikan saat menghadiri Rembug Pembangunan di Pendapa Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
“Kita lakukan review dan ini hasilnya, yang harus kita lakukan di seluruh kabupaten dan kota,” tandas Luthfi.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi Jawa Tengah telah mencapai 94 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat kedua nasional. Namun, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah ruas jalan di lima kabupaten justru mengalami penurunan kualitas.
Penurunan Kualitas Jalan: Brebes Terparah, Capai 18 Kilometer
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, Kabupaten Brebes mencatat penurunan kemantapan jalan paling tinggi, yakni sepanjang 18 kilometer atau sekitar 12 persen dari total ruas. Disusul Kabupaten Pemalang yang turun 14 kilometer (15 persen), Kabupaten Pekalongan turun 8 kilometer (8 persen), Kabupaten Batang turun 4 kilometer (6 persen), dan Kabupaten Tegal turun 3 kilometer (9 persen).
Penurunan ini menjadi perhatian serius karena Jawa Tengah merupakan jalur utama perlintasan pemudik setiap tahun. Kondisi jalan yang baik dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus memperlancar distribusi barang.
Anggaran Rp 45 Miliar Lebih: Prioritas di Bumiayu, Salem, dan Wiradesa
Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan untuk menangani titik-titik kritis tersebut. Kabupaten Brebes menjadi daerah dengan alokasi terbesar, menerima anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp 9,345 miliar untuk ruas jalan sepanjang 143 kilometer.
Selain itu, Brebes juga mendapat anggaran peningkatan jalan sebesar Rp 14,23 miliar untuk ruas Bumiayu–Salem dan Sirampog–Bumiayu sepanjang 1,8 kilometer. Tak hanya itu, tambahan anggaran rehabilitasi jalan sebesar Rp 9,39 miliar disiapkan untuk penanganan ruas Kersana–Bandungsari, Bandungsari–Pananggapan, dan Bandungsari–Salem dengan total panjang empat kilometer.
Sementara itu, Kabupaten Pemalang memperoleh alokasi pemeliharaan rutin sebesar Rp 6,1 miliar. Kabupaten Pekalongan mendapatkan anggaran pemeliharaan rutin Rp 5,67 miliar dan peningkatan jalan Rp 5,27 miliar untuk ruas Wiradesa–Kajen sepanjang satu kilometer. Adapun Kabupaten Batang menerima alokasi anggaran sebesar Rp 5,06 miliar untuk penanganan ruas jalan sepanjang 76,99 kilometer.
Transparansi Proyek Diminta: Masyarakat Bisa Pantau Progres Perbaikan
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah untuk memperkuat keterbukaan informasi terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara terbuka lokasi jalan yang diperbaiki, proses pengadaan, hingga progres pengerjaannya.
“Harapannya persoalan jalan dapat dituntaskan sehingga kemantapan jalan bisa tercapai sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menegaskan seluruh alokasi anggaran untuk ruas jalan provinsi telah dipetakan sesuai kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah. “Secara keseluruhan untuk alokasi ruas jalan sudah kita plotting,” ujar Henggar.
Dengan percepatan perbaikan jalan di berbagai daerah, Pemprov Jawa Tengah optimistis target kemantapan jalan 100 persen pada 2026 dapat tercapai. Jalan yang baik diyakini akan memperlancar distribusi barang, mempercepat mobilitas masyarakat, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
