PEMALANG — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pemalang memasuki babak baru setelah Plt Bupati Nurkholes menghentikan sementara eksekusi anggaran. Dana sebesar Rp25 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2026 itu sebelumnya telah disiapkan untuk pengadaan lahan di bekas kawasan Pabrik Gula (PG) Sumberharjo.
Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Status hukum Bupati definitif Anom Widiyantoro yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK membuat seluruh proses pembiayaan program strategis pemerintah pusat ini harus dievaluasi ulang. Nurkholes menegaskan bahwa kajian ulang ini bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai koridor hukum dan tidak meninggalkan masalah di kemudian hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurkholes usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Selasa (18/8/2026). Ia menekankan bahwa seluruh proses penggunaan uang negara akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan lembaga anti-rasuah.
"Nanti kita evaluasi, kita menunggu hasil juga dengan audiensi asistensi dari KPK," ujar Nurkholes kepada awak media.
"Semua terkait pembiayaan (akan) konsultasikan dan tentunya Pemerintah Kabupaten Pemalang, saya sebagai Plt harus koordinasi lebih lanjut," sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang telah merancang skema penyaluran dana tersebut dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp17 miliar dialokasikan melalui anggaran reguler, sementara Rp8 miliar sisanya dianggarkan melalui anggaran perubahan.
Dana tersebut dikhususkan untuk pembebasan lahan Sekolah Rakyat yang direncanakan menempati area bekas Pabrik Gula (PG) Sumberharjo. Hingga saat ini, Nurkholes belum memberikan kepastian jadwal pencairan anggaran dan memilih bersikap hati-hati.
"Yah nanti kita kaji ulang (soal Rp25 miliar dana APBD untuk pembangunan Sekolah Rakyat), lihat nanti perkembangannya," tegasnya.
Penunjukan Nurkholes sebagai Plt Bupati pada akhir Juli lalu menjadi titik balik pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya proses asistensi dari KPK, publik menanti kejelasan nasib program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat di daerah.
Keputusan final mengenai kelanjutan anggaran ini dipastikan baru akan keluar setelah hasil koordinasi antara Pemkab Pemalang dan KPK rampung. Masyarakat diharapkan bersabar menunggu kepastian tersebut.