SEMARANG — Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah mengubah cara pandang dalam menangani rumah tidak layak huni. Perbaikan rumah bukan lagi sekadar proyek fisik mengganti atap bocor atau mengcor lantai tanah, melainkan pintu masuk untuk membenahi kondisi sosial-ekonomi keluarga yang menempatinya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, bantuan perbaikan rumah harus berdampak lebih luas bagi penghuninya. Saat menyalurkan bantuan di Desa Gondang, Sragen, 4 Maret 2026 lalu, ia menyebut intervensi tidak berhenti pada bangunan.
"Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong," kata Luthfi.
Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit RTLH berhasil ditangani. Angka itu menekan total backlog perumahan dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Hingga Triwulan II 2026, penanganan berlanjut dengan tambahan 65.449 unit. Sumber dananya beragam, mulai dari APBN melalui BSPS, Dana Desa, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas.
Menariknya, dari 17.510 unit yang ditangani APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2025, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Hanya 340 unit berupa pembangunan rumah baru. Artinya, prioritas utama adalah merenovasi rumah yang sudah dihuni agar layak, bukan sekadar membangun hunian baru.
Data backlog awal 2026 memperkuat arah kebijakan ini. Dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan—rumah yang sudah ditempati tetapi kondisinya belum layak. Sisanya, 296.390 unit, merupakan backlog kepemilikan.
Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan terbesar warga Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas hunian yang sudah mereka tempati, bukan sekadar memiliki rumah baru.
Pendekatan non-fisik terlihat saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah (50) di Desa Ayamputih, Kebumen. Rumah Sailah telah direhab, tetapi persoalan ekonomi keluarganya belum selesai. Suaminya masih merantau berjualan cilok di Cirebon, sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Anak sulungnya yang baru lulus SMA belum mendapat pekerjaan.
Taj Yasin pun langsung berupaya menghubungkan anak Sailah dengan peluang kerja, mulai dari bursa kerja, pelatihan vokasi, hingga magang, termasuk peluang kerja ke Jepang jika tersedia.
"Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan ke dunia usaha atau pekerjaan," ujarnya.
Bagi Sailah, bantuan itu mengubah rumahnya yang dulu masih berlantai tanah dan belum diplester menjadi layak huni. "Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak," tuturnya, 14 Juli 2026.
Hal serupa dirasakan Hadi Mulyono dari Kudus. Keinginannya memperbaiki rumah selalu terbentur keterbatasan ekonomi. "Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini," ujarnya, 29 Juni 2026.
Dua kesaksian itu menggambarkan manfaat nyata program ini. Namun, pekerjaan rumah Jawa Tengah belum selesai. Hingga Triwulan II 2026, masih ada 993.005 unit backlog yang menunggu penanganan. Tantangan ke depan bukan hanya mempercepat renovasi, tetapi memastikan setiap rumah yang diperbaiki mampu mengangkat taraf hidup keluarga yang menghuninya.