SEMARANG — Peta kuno koleksi National Archives yang dibuat pada 1695 itu bukan sekadar lembaran bergambar garis pantai dan nama jalan. Bagi warga Pandansari, dokumen tersebut menjadi pintu masuk untuk membaca ulang identitas Semarang, termasuk membuktikan bahwa nama Terboyo telah tercatat sejak akhir abad ke-17, jauh sebelum sosok Kanjeng Terboyo Suryadi Menggolo V dikenal sebagai Bupati.
Tenaga Pemugaran Cagar Budaya, Bukhori Masruri, menyebut peta tersebut merupakan arsip tertua era kolonial yang menggambarkan kondisi pesisir Semarang. Ia sengaja menyerahkan dokumen itu kepada Karang Taruna Pandansari, bukan kepada Pemerintah Kota Semarang.
“Untuk pemerintah kota saya rasa bisa mengakses sendiri karena mereka punya APBN ya. Tapi untuk masyarakat perkampungan seperti ini kan agak kesulitan,” ujar Bukhori.
Menurut Bukhori, selama ini arsip sejarah hanya dinarasikan oleh sejarawan, sementara masyarakat jarang melihat langsung sumber aslinya. Kondisi itu membuat warga kesulitan mengakses dokumen penting yang justru berkaitan dengan identitas mereka sendiri.
“Arsip itu hanya dinarasikan oleh sejarawan, sedangkan masyarakat itu tidak melihat aslinya seperti apa. Ya, ini yang menjadi keresahan,” katanya.
Ia berharap arsip tersebut menjadi bahan diskusi yang melibatkan semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua. Dengan begitu, masyarakat bisa membaca ulang historiografi dan mendefinisikan ulang identitas mereka berdasarkan sumber yang tersedia.
Salah satu temuan menarik dari peta 1695 adalah tercatatnya nama Terboyo. Selama ini, keberadaan kawasan tersebut kerap dikaitkan dengan sosok Kanjeng Terboyo Suryadi Menggolo V yang hidup sekitar 1700 dan belum menjadi Bupati Semarang saat peta itu dibuat.
“Nah, Suryadi Menggolo V itu hidup sekitar 1700, yang mana beliau belum menjadi Bupati Semarang. Nama Terboyo itu sudah tercatat dalam arsip,” jelas Bukhori.
Lebih dari sekadar lokasi geografis, peta kuno itu juga merekam bahwa Semarang sejak dulu merupakan ruang pertemuan berbagai etnis yang hidup berdampingan. Bukhori menilai keberagaman itu menjadi bukti bahwa toleransi adalah keniscayaan sejarah kota ini.
Namun, nilai toleransi tersebut kini menghadapi tantangan serius. Gesekan antarkelompok dan munculnya stereotip etnis di media sosial menjadi persoalan yang perlu diwaspadai.
“Dulu hal seperti itu langka sekali karena hidup berdampingan. Tapi karena ada kolonial datang terus membuat exorbitanten, jadi menjadikan antaretnis ini saling mencurigai,” bebernya.
Kegiatan yang mengusung tema “Perubahan Sosial dan Ketidakberdayaan Rakyat Menghadapi Tekanan Negara: Membangun Kesadaran Budaya, Keadilan, dan Peradaban” ini tidak hanya berhenti pada penyerahan arsip. Warga bersama Komunitas Swara Kesadaran juga mengajak masyarakat mendiskusikan ulang makna budaya dan kemerdekaan itu sendiri.
Arsiparis ISI Surakarta, Jamal, menilai budaya selama ini kerap dibangun melalui narasi yang bersifat mekanis dan formalistik. Akibatnya, masyarakat terkadang terjebak pada pemaknaan yang sempit terhadap sejarah dan budayanya sendiri.
Melalui pajatan budaya ini, warga Pandansari berharap arsip tidak lagi menjadi dokumen mati yang tersimpan di lembaga tertentu, melainkan hidup dan menjadi bahan perdebatan sehat di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga berarti merdeka untuk mengenal dan mendefinisikan kembali siapa diri kita sebagai bangsa.