SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan seluruh program pembangunan yang berjalan di wilayahnya akan diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi kelompok masyarakat paling bawah. Hal ini disampaikannya merespons pidato kenegaraan Presiden yang menekankan pentingnya kerja keras untuk kepentingan rakyat.
"Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat," kata Luthfi di Semarang, Jumat (15/8).
Menurut Luthfi, berbagai capaian yang disampaikan Presiden saat pidato kenegaraan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari angka, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Luthfi menyebutkan angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 9,21 persen. Namun, ia tidak berhenti pada data tersebut. Perhatian penuh kini diarahkan kepada sekitar 3,9 juta warga yang berada dalam kelompok desil 1 sampai 4, yaitu lapisan masyarakat dengan daya beli paling rendah.
Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam setiap perumusan kebijakan dan alokasi anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Langkah ini diambil untuk memastikan penurunan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di atas kertas.
Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,71 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2026. Capaian ini dinilai solid di tengah kondisi fiskal yang terbatas dan ketidakpastian geopolitik global.
Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan. Berbagai indikator makro seperti investasi dan penyerapan tenaga kerja disebut terus menunjukkan tren positif dan akan terus ditingkatkan.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang beriringan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan hasil pembangunan. Luthfi menegaskan bahwa persoalan masyarakat harus terus didengarkan dan direspons dengan cepat.
"Berbagai capaian di bidang penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja harus terus ditingkatkan," ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah akan lebih agresif dalam mengeksekusi program-program yang menyentuh langsung kebutuhan pokok warga, seperti lapangan kerja, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar.