BLORA — Masih ada ruang besar bagi Pemkab Blora untuk menggenjot pendapatan dari sektor parkir. Dari 16 kecamatan yang ada, baru delapan kecamatan yang dinilai memiliki potensi parkir cukup signifikan, yakni Blora, Jepon, Cepu, Ngawen, Randublatung, Jati, Kunduran, dan Todanan.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Puji Ariyanto, menyebutkan realisasi PAD parkir bahu jalan hingga 31 Juli 2026 telah mencapai Rp 720,954 juta. Capaian itu setara sekitar 60 persen dari target tahunan yang dipatok Rp 1,2 miliar.
Dinrumkimhub sebelumnya mencatat terdapat sekitar 375 titik parkir yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, tidak semua titik itu berproduksi optimal karena pendapatan sangat dipengaruhi tingkat keramaian usaha dan aktivitas masyarakat di masing-masing lokasi.
Puji Ariyanto mengakui pihaknya tidak dapat memastikan besaran kebocoran penerimaan di lapangan. Meski begitu, ia menilai kebocoran cenderung menurun setelah dilakukan evaluasi dan penataan terhadap para juru parkir setiap tahun.
“Untuk kebocoran sendiri mungkin sudah cenderung menurun karena kami setiap tahun melakukan desk kepada juru parkir terkait target titik parkir yang mereka tempati,” jelas Puji.
Upaya menekan kebocoran lewat digitalisasi pembayaran parkir belum membuahkan hasil. Uji coba yang dilakukan di dua kawasan, yakni sekitar Alun-Alun Blora dan Koplakan, dinilai tidak maksimal dan pendapatannya terbilang sedikit.
“Perencanaan pemberlakuan digitalisasi sebenarnya sudah dilaksanakan atau uji coba di dua kawasan. Akan tetapi, dilihat dari hasil pendapatan dan kondisi lapangan dinilai tidak maksimal, malah terbilang sedikit,” ungkapnya.
Pemkab Blora kini memilih mengevaluasi kembali penerapan sistem digital tersebut sebelum diterapkan lebih luas. Pemerintah daerah menginginkan mekanisme yang benar-benar mampu meningkatkan penerimaan, bukan sekadar mengubah pola pembayaran.
Sektor parkir sebenarnya menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 penerimaan tercatat sekitar Rp 500 juta, meningkat menjadi sekitar Rp 1 miliar pada 2023, dan mencapai sekitar Rp 1,1 miliar pada 2025.
Dengan realisasi Rp 720,954 juta hingga akhir Juli, pekerjaan rumah Pemkab Blora bukan hanya mengejar target, melainkan memastikan seluruh potensi parkir dapat dipetakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Pertanyaannya, jika potensi parkir terus berkembang, berapa besar PAD yang sebenarnya masih tercecer di lapangan?