JAWA TENGAH — Rencana ini mengemuka di tengah kebutuhan pemerintah mencari sumber penerimaan baru di luar perpajakan. Dalam APBN 2026, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipatok Rp455 triliun, dan hingga semester I 2026 realisasinya telah mencapai Rp271 triliun atau 46,3 persen dari target, tumbuh 21,6 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Purbaya menyatakan Presiden berencana menjadikan sebagian laba Danantara sebagai cadangan APBN. "Danantara juga menghasilkan keuntungan dan Presiden merencanakan sebagian keuntungan tersebut sebagai cadangan untuk APBN," ujarnya kepada media online bisnis, Selasa (11/8/2026). Ia menegaskan skema itu masih dibahas dengan pihak Danantara.
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), Syafrudin Budiman, menilai gagasan tersebut merupakan langkah logis untuk menyeimbangkan fungsi investasi Danantara dengan kebutuhan kapasitas fiskal negara. Menurutnya, kontribusi laba dapat disalurkan melalui pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dalam struktur PNBP, sepanjang memiliki landasan hukum dan mekanisme penganggaran yang jelas.
"Ini bukan berarti Danantara dikembalikan menjadi sekadar mesin dividen APBN. Sebagian laba untuk APBN dan sebagian lainnya untuk pengembangan aset merupakan keseimbangan yang sehat," kata Syafrudin dalam keterangan tertulis yang diterima JNN.co.id.
Syafrudin menambahkan, keberadaan Danantara harus mengubah paradigma pengelolaan aset negara dari sekadar skema dividen menjadi rantai nilai yang lebih panjang. Ia merinci alurnya sebagai konsolidasi dan transformasi aset, peningkatan produktivitas, profit, reinvestasi, hingga kontribusi ke APBN untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam satu tahun pertama operasinya, Danantara telah memulai restrukturisasi bisnis dan keuangan, streamlining portofolio, serta pengembangan sektor strategis. Langkah yang ditempuh mencakup opsi likuidasi, merger, dan divestasi terhadap entitas yang tidak lagi menjadi prioritas.
Lembaga super holding itu juga melaporkan sejumlah inisiatif hilirisasi lintas sektor dengan potensi nilai investasi sekitar US$26 miliar. Proyek-proyek ini menjadi bagian dari upaya mempercepat profitabilitas perusahaan BUMN di bawah kelolaan Danantara.
Menurut Syafrudin, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dinilai dari besarnya penerimaan, tetapi dari kemampuan pemerintah mengoptimalkan sumber daya yang ada. "Apabila aset negara menghasilkan keuntungan lebih besar setelah dikelola melalui sebuah super holding, maka peningkatan keuntungan tersebut harus memberikan dampak terhadap kapasitas fiskal negara," ujarnya.
Rencana ini masih menunggu keputusan final dari Presiden dan kesepakatan dengan jajaran manajemen Danantara. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai besaran persentase laba yang akan dialokasikan ke APBN.