SEMARANG — Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) menjadi prioritas utama dalam intervensi sosial pengentasan kemiskinan. Targetnya, 2.500 unit rumah warga berpenghasilan rendah akan diperbaiki sepanjang 2026.
Komitmen itu disampaikan saat kunjungan lapangan ke Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Jumat (10/7/2026). Dalam dialog dengan warga, Agustina mendengar langsung keluhan soal hunian, akses kesehatan, hingga infrastruktur pengairan sawah.
Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran untuk 1.500 unit RTLH dari APBD. Sisanya, sebanyak 1.000 unit, mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan stimulan dari pemerintah provinsi.
“Prioritas utama di tahun ini, kami menargetkan penyelesaian 2.500 unit RTLH untuk kita bereskan bersama,” ujar Agustina di sela dialog.
Jika kuota yang tersedia masih kurang dari kebutuhan di lapangan, Pemkot akan menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain hunian, Agustina menyoroti kondisi kesehatan warga di kawasan pesisir. Ia meminta jajaran puskesmas lebih aktif melakukan pelayanan jemput bola, terutama bagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Permintaan itu muncul setelah ia menerima laporan adanya warga yang mengalami stroke dan membutuhkan penanganan segera.
“Saat meninjau lingkungan tadi, saya melihat ada beberapa hal yang harus segera diintervensi. Masyarakatnya juga secara kesehatan saya minta dicek. Saya berharap jajaran Puskesmas untuk lebih rajin turun ke lapangan,” jelasnya.
Agustina juga menemukan persoalan sistem pengairan di wilayah Mangkang. Saluran air dari sungai menuju pintu air ke sawah mengalami penyempitan, sehingga aliran air melimpas ke permukiman warga sebelum mencapai area pertanian.
Kondisi itu tidak hanya mengganggu aktivitas pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko genangan di pemukiman. Pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum diminta segera melakukan kajian teknis dan penanganan di lapangan.
“Ada kendala saluran yang menyempit dari sungai ke pintu menuju sawah, dimensinya agak kecil sehingga memicu limpasan ke pemukiman. Saya sudah meminta Dinas PU untuk mengecek dan memperlebar saluran tersebut,” kata Agustina.
Pola penanganannya, menurut dia, adalah mengganti pintu air lama dengan dimensi yang jauh lebih besar agar pengairan sawah lancar tanpa merendam rumah warga.
Agustina menilai kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan di tingkat bawah tidak cukup diselesaikan melalui laporan administratif.
“Perlu dilihat secara langsung agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Semarang,” pungkasnya.