SEMARANG — Walhi Jawa Tengah menolak keras pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal sebagai andalan dalam program transisi energi daerah. Mereka menyebut teknologi ini sebagai "solusi palsu" yang hanya memindahkan persoalan dari satu sektor ke sektor lain, tanpa menyelesaikan akar masalah lingkungan.
Staf Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, Adetya Pramandira, menyampaikan kritik ini dalam sebuah diskusi di Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, dampak buruk geotermal sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di kawasan Dieng, Jawa Tengah.
"Di Dieng, jelas air warga itu berubah. ESDM bilang itu berkelanjutan karena air tidak habis. Iya memang tidak habis, tapi kualitas air itu yang berubah. Jadi akses warga terhadap air bersih itu yang hilang," kata Dera, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, warga mengeluhkan sumber air mereka yang berubah menjadi lebih asin. Selain itu, air tersebut diduga mengandung material logam tertentu yang menurunkan kualitasnya secara signifikan. Dera juga menyoroti risiko kebocoran gas H2S yang kerap dikeluhkan warga, serta potensi bencana seperti ledakan pipa dan gempa ringan akibat aktivitas geotermal.
Sebagai gantinya, Walhi mendorong pemerintah untuk mengembangkan model pengelolaan energi berbasis komunitas. Model ini dinilai lebih adil, demokratis, dan tidak menimbulkan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan warga setempat.
Walhi Jateng telah menyusun sebuah policy brief yang berisi rekomendasi kebijakan dalam tiga tahap. Untuk jangka pendek, mereka meminta Pemprov Jateng menyusun ulang definisi "solusi transisi energi" yang selama ini digunakan.
"Termasuk apakah kemudian dalam