SEMARANG — Angka itu baru setara 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah. Artinya, lebih dari separuh calon siswa harus mencari alternatif ke sekolah swasta atau jalur pendidikan lain.
Mohammad Saleh menilai keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat proses seleksi penerimaan murid baru harus diawasi ketat. Ia khawatir celah ketidakadilan justru muncul di tengah minimnya kursi yang tersedia.
“Karena jumlah kursi sekolah negeri masih terbatas, maka proses seleksi harus berjalan adil dan profesional tanpa intervensi maupun praktik titipan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut dalam keterangan yang diterima redaksi.
Ia juga meminta seluruh informasi terkait jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi SPMB bisa diakses masyarakat secara terbuka. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Mohammad Saleh mendorong pemerintah daerah memastikan sosialisasi SPMB menjangkau seluruh calon siswa, termasuk di daerah terpencil. Ia menekankan pentingnya kejelasan informasi agar masyarakat tidak bingung dengan mekanisme pendaftaran.
“Semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa,” ujar Ketua DPD Golkar Jawa Tengah itu.
Data menunjukkan dari total 567.500 lulusan SMP di Jawa Tengah, hanya 231.724 kursi yang disediakan Pemprov Jateng untuk jenjang SMA dan SMK negeri. Angka ini menjadi gambaran nyata betapa ketatnya persaingan masuk sekolah favorit.
Keterbatasan ini juga memicu kekhawatiran akan munculnya praktik percaloan atau jalur belakang. Saleh mengingatkan bahwa integritas panitia SPMB harus dijaga agar seleksi berjalan sesuai aturan.
Belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah terkait langkah antisipasi atas desakan tersebut. SPMB SMA/SMK untuk tahun ajaran 2026/2027 dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang.