SALATIGA — Sebanyak 25 kota dari lima provinsi di Indonesia berkumpul di Wahid Prime Hotel Salatiga untuk mengikuti Pra Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Pra Rakor Komwil) III APEKSI Tahun 2026. Forum yang digelar Selasa (19/5) ini mengusung tema kepemimpinan kota transformatif dan peta jalan strategis jangka panjang.
Pembahasan utama yang mencuat adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Ketua Komwil III APEKSI sekaligus Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut kondisi ini sebagai tantangan serius yang menghambat akselerasi pembangunan daerah.
"Persoalan pengelolaan sampah perkotaan dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi tantangan serius yang menuntut inovasi daerah dalam pembiayaan pembangunan," ungkap Farhan dalam sambutannya.
Farhan memaparkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kota tidak hanya soal fiskal. Dampak perubahan iklim, kerentanan infrastruktur, persoalan tata ruang, hingga keterbatasan pendanaan mitigasi juga menjadi beban yang harus dicari solusinya bersama.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah memperkuat otonomi daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional. "Misi utama APEKSI saat ini adalah mempercepat otonomi, memperkuat sinergi lintas daerah, serta mewujudkan pembangunan yang demokratis dan transparan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menyampaikan bahwa tantangan daerah semakin dinamis. Isu perimbangan keuangan menuntut pemerintah kota untuk adaptif dan akuntabel dalam mengelola fiskal agar pembangunan tetap optimal.
Robby juga menyoroti masalah klasik perkotaan: pengelolaan sampah. Terutama bagi kota dengan keterbatasan geografis dan lahan seperti Salatiga. "Persoalan perkotaan saat ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, inovasi kebijakan, serta sinergi antardaerah agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan," terang dia.
Forum ini juga membahas penguatan tata kelola kota yang inklusif. Salah satu rencana yang mengemuka adalah penyelenggaraan Simposium Kota Inklusi. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong standar pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Selain itu, peserta forum merekomendasikan Kota Cirebon sebagai tuan rumah Rapat Kerja Komisariat Wilayah III APEKSI 2027. Sementara itu, Kota Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional APEKSI 2027 mendatang.
"Melalui forum ini harus menjadi ruang konkret untuk menyampaikan tantangan riil daerah kepada pemerintah pusat, sekaligus menjadi wadah berbagi praktik baik antar-kota," tegas Robby.
Ia pun mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Salatiga sebagai penyelenggara. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tata kelola perkotaan yang kian kompleks.