PATI — Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM resmi mengoperasikan 85 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Pati. Peresmian perdana digelar di Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, pada Sabtu (16/5/2026).
Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, yang hadir langsung dalam acara peresmian, menegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap operasionalisasi koperasi ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program yang dinilai strategis bagi perekonomian warga.
“Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini, kita mari sama-sama mendukung dan menyukseskan program pemerintah pusat untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Hardi saat ditemui di sela acara.
Menurutnya, kehadiran koperasi di tingkat desa bukan sekadar formalitas. Model bisnis yang diusung diyakini mampu memperkuat rantai pasok produk lokal dan memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM di pedesaan.
Hingga saat ini, sebanyak 85 unit KDKMP telah dinyatakan siap beroperasi. Jumlah tersebut mencakup sebagian besar wilayah di Pati, dengan fokus awal pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan.
“Semoga Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pati,” tandas Hardi.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga dan pengelolaan yang transparan oleh pengurus koperasi. DPRD Pati berencana melakukan pengawasan berkala untuk memastikan koperasi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
KDKMP merupakan program nasional yang dirancang dengan skema kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Berbeda dengan koperasi konvensional, KDKMP mendapat pendampingan langsung dari kementerian serta akses ke pasar digital melalui platform e-commerce milik negara.
Hardi berharap, dengan dukungan penuh dari semua pihak, koperasi ini tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi benar-benar menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. “Ini peluang kesejahteraan baru bagi masyarakat. Jangan sampai hanya jadi proyek seremonial,” pungkasnya.