JAWA TENGAH — Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pengetatan kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako pada tahun 2026. Berdasarkan aturan terbaru, kategori penerima kini hanya menyasar masyarakat yang berada pada tingkat desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebelumnya, bantuan ini mencakup masyarakat hingga tingkat desil 5.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan dalam bentuk uang tunai dengan nilai Rp 200.000 setiap bulan. Namun, proses pencairan dilakukan secara sekaligus setiap tiga bulan atau per triwulan. Dana yang akan masuk ke kantong penerima pada penyaluran tahap kedua ini mencapai Rp 600.000.
Pemerintah menggunakan dua mekanisme utama dalam mendistribusikan dana tersebut, yakni melalui transfer langsung ke rekening penerima atau melalui PT Pos Indonesia. Dana ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok melalui e-Warong atau mekanisme yang telah ditetapkan.
Penyaluran dana BPNT tahap kedua dijadwalkan berlangsung sepanjang April hingga Juni 2026. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa proses percepatan distribusi sudah dimulai sejak awal triwulan kedua agar bantuan segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
"Mungkin nanti di atas tanggal 10 lah ya. Jadi minggu ketiga mungkin. Kita mulai minggu ketiga bulan April ini," ujar Gus Ipul pada April 2026 lalu.
Secara keseluruhan, jadwal penyaluran bansos dalam satu tahun terbagi menjadi empat tahap utama:
Laporan terbaru dari Kemensos menunjukkan adanya penambahan sebanyak 470 ribu lebih KPM baru dalam daftar penerima bansos. Penambahan ini merupakan hasil dari pemutakhiran DTSEN yang dilakukan pada triwulan kedua tahun ini. Langkah tersebut diambil guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran bagi warga yang benar-benar masuk kategori rentan miskin.
Proses validasi data dilakukan secara berlapis untuk menjaga akurasi penerima. Tahapan dimulai dari pendataan di tingkat desa, validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pengecekan langsung di lapangan (ground check) oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan mereka secara daring untuk melihat apakah masih terdaftar sebagai penerima atau termasuk dalam daftar penerima baru. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan langkah sebagai berikut:
Sistem akan menampilkan informasi Nama Penerima Manfaat sesuai NIK yang dimasukkan. Jika kolom BPNT menunjukkan keterangan "YA", maka orang tersebut berhak menerima bantuan. Selain melalui situs web, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di platform penyedia aplikasi seluler.