JEPARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memetakan total kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh infrastruktur jalan di wilayahnya mencapai Rp 1,2 triliun. Namun, karena keterbatasan fiskal, realisasi perbaikan dilakukan secara bertahap dengan pagu sekitar Rp 200 miliar setiap tahunnya.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menjelaskan bahwa sumber pendanaan tidak hanya mengandalkan pajak daerah. Pemerintah daerah juga aktif melobi dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kita targetkan dalam empat tahun ke depan infrastruktur bisa terselesaikan secara bertahap, baik melalui APBN, APBD, maupun bantuan provinsi,” ujar Witiarso saat meninjau Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Selasa (5/5/2026).
Sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya sempat tertunda kini dipastikan mulai berjalan. Witiarso menyebutkan beberapa titik pengerjaan saat ini sudah masuk dalam proses lelang dan dijadwalkan mulai dikerjakan pada pertengahan Mei 2026.
Khusus di wilayah Kecamatan Kembang, Pemkab Jepara telah menyiapkan anggaran Rp 4,8 miliar untuk pembangunan ruas jalan Cepogo-Siculik. Proyek ini diproyeksikan mulai berjalan dalam waktu dekat guna memperlancar mobilitas warga antardesa.
Selain itu, Pemkab Jepara telah mengusulkan perbaikan ruas jalan Pendem-Jenggotan-Dudakawu ke pemerintah pusat. Kebutuhan anggaran untuk jalur tersebut diperkirakan mencapai Rp 17 miliar pada tahun anggaran ini.
Selain sektor infrastruktur jalan, fokus pembangunan juga menyasar layanan kesehatan masyarakat. Puskesmas Kembang saat ini sedang dalam proses peningkatan status menjadi fasilitas rawat inap.
Proyek fisik peningkatan puskesmas ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Jika sesuai jadwal, fasilitas rawat inap tersebut akan mulai beroperasi penuh melayani warga pada awal 2027 mendatang.
Di sisi lain, Pemkab Jepara juga mulai mengoptimalkan pengolahan sampah domestik di tingkat desa. Salah satu yang ditinjau Bupati adalah pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) serta pengembangan UMKM berbasis hidroponik di Desa Tubanan.
Komitmen pembangunan ini ditegaskan kembali dalam program Bupati Ngantor di Desa. Agenda ini menjadi ruang bagi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berdialog langsung dan merespons keluhan warga secara lebih cepat.
Dalam diskusi interaktif di Desa Tubanan, tercatat sedikitnya 13 pertanyaan warga yang mencakup isu pertanian, pariwisata, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Witiarso menekankan bahwa kehadiran pemerintah di tingkat desa bertujuan memastikan pelayanan publik lebih responsif.
Selain berdialog, Bupati juga menyempatkan diri mengunjungi gerai UMKM lokal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap geliat ekonomi desa, termasuk dengan membeli langsung produk unggulan warga setempat.