SALATIGA — Sekolah advokasi HMI Cabang Salatiga mengangkat persoalan nyata pembangunan daerah sebagai bahan latihan. Ketua Umum HMI Cabang Salatiga M. Saiful Anwar menyebut empat isu yang jadi fokus kajian: alih fungsi lahan, penyerapan tenaga kerja lulusan baru, sinkronisasi data kemiskinan, dan efektivitas digitalisasi birokrasi.
Peserta tidak hanya mendengar materi. Pada hari kedua, mereka menyusun dokumen kebijakan, mengikuti simulasi sidang parlemen, dan menjalani rapat dengar pendapat.
Mereka dibagi dalam empat kelompok komisi untuk mengkaji persoalan pembangunan daerah dan merumuskan rekomendasi.
Kerangka 5A untuk Advokasi Berbasis Data
Akademisi UIN Salatiga, Dr. MS Viktor Purhanudin, M.Pd., menjadi narasumber dengan materi "Dari Aspirasi ke Meja Parlemen: Seni Lobi, Negosiasi, dan Advokasi Kebijakan Publik". Dia menekankan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah sah, asal disertai bukti dan jalan keluar.
"Mahasiswa boleh kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kritik harus disertai data, analisis, dan tawaran solusi. Dengan begitu, aspirasi memiliki dasar yang kuat untuk diperjuangkan melalui mekanisme pengambilan kebijakan," kata Viktor.
Viktor memperkenalkan kerangka advokasi 5A: Aspirasi, Analisis, Aliansi, Audiensi, dan Akuntabilitas. Tahapan itu mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, pembangunan dukungan, penyampaian aspirasi, hingga pengawasan tindak lanjut kebijakan.
Soal lobi, Viktor memberi batasan tegas. Menurut dia, lobi politik dan negosiasi bukan urusan mencari kedekatan dengan kekuasaan.
"Keduanya merupakan keterampilan memperjuangkan kepentingan publik melalui komunikasi yang etis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Materi Investigasi hingga Simulasi Rapat Dengar Pendapat
Kurikulum Parlemen Muda mencakup partisipasi publik, penulisan policy brief, pemetaan isu, lobi politik, negosiasi, hingga investigasi dugaan kecurangan atau korupsi. Peserta menyasar pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa dengan target 50 orang.
Saiful menempatkan kegiatan ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang tidak berhenti pada kritik. Kemampuan menyusun rekomendasi berbasis data dinilai menjadi bekal agar aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan.
Dengan format simulasi sidang dan rapat dengar pendapat, peserta mendapat gambaran langsung bagaimana aspirasi warga diproses di parlemen. Dokumen kebijakan yang mereka susun menjadi bahan awal rekomendasi yang disiapkan HMI Cabang Salatiga untuk dibawa ke DPRD Kota Salatiga.