SEMARANG — Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah meminta pemerintah provinsi dan serikat pekerja mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembahasan UMP dan UMK 2027. Helmi Tas'an Wartono menilai penentuan besaran upah minimum harus mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan, bukan hanya tuntutan kenaikan.
Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung industri padat karya nasional. Sektor tekstil, garmen, alas kaki, industri hasil tembakau, hingga furniture menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di provinsi ini.
Kenaikan Upah Terlalu Tinggi Dinilai Tekan Biaya Operasional
Menurut Helmi, kenaikan upah minimum yang melampaui kapasitas produktivitas dunia usaha akan menimbulkan tekanan biaya operasional yang sangat berat. Beban itu paling terasa di sektor padat karya yang margin keuntungannya tipis.
"Konsekuensi terburuk yang kita khawatirkan adalah terjadinya efisiensi besar-besaran," katanya, Kamis (19/11/2026).
Efisiensi besar-besaran itu, lanjut dia, berujung pada pengurangan tenaga kerja. Apindo Jateng meminta pembahasan UMP dan UMK 2027 mengedepankan rasionalitas ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha.
Masa Transisi UU 27/2026 dan Penentuan Nilai Alfa
Dalam masa transisi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Apindo Jateng menilai penentuan upah minimum harus benar-benar mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan di daerah. Perhatian khusus diberikan pada penentuan nilai indeks tertentu (alfa) serta penggunaan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dua variabel itu menentukan seberapa besar kenaikan upah minimum yang akan ditetapkan pemerintah. Apindo Jateng meminta keduanya dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan di lapangan.
Daya Saing Biaya Produksi Jadi Pertimbangan Investor
Apindo Jateng juga menyoroti potensi terhambatnya arus masuk modal baru maupun relokasi perusahaan ke luar wilayah Jateng. Helmi menyebut daya saing biaya produksi merupakan salah satu pertimbangan utama investor dalam menanamkan modalnya.
"Jika struktur biaya tenaga kerja tidak lagi kompetitif dibandingkan daerah atau negara pesaing, investor baru akan berpikir ulang untuk investasi di Jateng," katanya.
Menurut dia, masyarakat pencari kerja akan paling dirugikan karena menyempitnya kesempatan kerja formal. Apindo Jateng pun meminta semua pihak menimbang dampak jangka panjang sebelum menetapkan angka upah minimum 2027.