SEMARANG — Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin undang-undang dan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tetap menjunjung etika, norma, dan tidak melanggar hukum.
“Mahasiswa di kampus bebas untuk berekspresi. Mahasiswa juga berhak menyampaikan pendapat di muka umum, itu ada undang-undangnya. Saya menghargai itu sebagai bentuk kepedulian adik-adik mahasiswa kepada bangsa dan negara,” kata Luthfi.
Kritik yang Santun dan Konstruktif
Menurut Luthfi, kritik akan lebih bermakna apabila disampaikan secara santun. Ia menilai energi dan idealisme mahasiswa perlu disalurkan ke dalam ide-ide yang membangun, bukan sekadar protes tanpa solusi.
“Mahasiswa adalah agen perubahan. Mempunyai energi lebih. Jadi energi lebih ini harus disalurkan dengan banyak menyampaikan ide-ide konstruktif,” ujarnya.
Tantangan Pembangunan: Geopolitik hingga AI
Di hadapan peserta Training Raya Akbar, Luthfi memaparkan kompleksitas tantangan pembangunan saat ini. Ia menyebut dinamika geopolitik global seperti perang Ukraina-Rusia dan ketegangan di Timur Tengah turut menekan kondisi ekonomi dan fiskal daerah.
Selain itu, Indonesia dituntut mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Kita gandeng semua, termasuk mahasiswa. Kita harus ciptakan Jawa Tengah yang adem ayem,” kata Luthfi.
Kolaborasi, Bukan Hanya APBD
Gubernur menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pendapatan asli daerah. Kolaborasi lintas elemen, termasuk perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa, menjadi kunci untuk menghadirkan inovasi.
Pemerintah daerah, kata Luthfi, dituntut lebih kreatif merancang program di tengah keterbatasan fiskal. Peran mahasiswa sebagai agent of change dinilai strategis untuk menjawab tantangan tersebut.
HMI Siap Berkolaborasi untuk Pembangunan
Ketua Umum HMI Cabang Semarang, M. Nabil Muallif, mengatakan Training Raya Akbar digelar untuk mencetak kader yang berdaya saing tinggi. Menurutnya, krisis geopolitik dan disrupsi teknologi harus dijawab dengan peningkatan kualitas SDM.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional melalui kontribusi pemikiran dan aksi nyata,” ujar Nabil.
