SEMARANG — Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter nasional dalam menjaga stabilitas harga. Empat program anyar disiapkan sebagai instrumen tambahan, termasuk pengembangan early warning system (EWS) untuk mendeteksi dini potensi lonjakan inflasi di tingkat kabupaten/kota.
Empat Program Baru yang Disiapkan BI Jateng
Program pertama adalah penguatan sistem deteksi dini inflasi melalui dashboard data real-time yang bisa diakses pemda. Kedua, perluasan kerja sama antar daerah dalam distribusi pangan strategis, seperti beras, cabai, dan bawang merah. Ketiga, pengembangan klaster UMKM pangan di daerah rawan inflasi. Keempat, program literasi digital bagi petani dan pedagang untuk mengakses informasi harga pasar secara langsung.
Mengapa Early Warning System Diperlukan?
EWS ini dirancang untuk memberikan peringatan lebih awal jika harga komoditas tertentu mulai merangkak naik di luar batas wajar. Dengan data tersebut, pemerintah daerah bisa segera melakukan operasi pasar atau mengalokasikan anggaran belanja tak terduga. “Kami ingin inflasi di Jateng tetap terkendali, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional,” ujar Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah dalam paparannya, pekan lalu.
Dampak Langsung ke Warga dan UMKM
Bagi pelaku UMKM pangan, program literasi digital diharapkan bisa memutus rantai tengkulak yang kerap mempermainkan harga. Pedagang di pasar tradisional akan dilatih menggunakan aplikasi pemantau harga yang terintegrasi dengan data BI. Sementara itu, kerja sama antar daerah diyakini bisa memperlancar pasokan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit tanpa melalui banyak perantara.
Angka Inflasi Jateng Jadi Tolok Ukur
Sepanjang tahun ini, inflasi Jawa Tengah tercatat relatif stabil di kisaran 2,5 hingga 3 persen secara tahunan. Namun, volatilitas harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di wilayah pegunungan seperti Wonosobo dan Banjarnegara yang akses distribusinya terbatas. BI Jateng menargetkan empat program baru ini bisa mulai berjalan efektif pada triwulan kedua tahun ini.
Tindak Lanjut dan Evaluasi Berkala
Bank Indonesia akan mengevaluasi efektivitas program setiap tiga bulan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di masing-masing kabupaten/kota. Jika terbukti ampuh, model EWS dan skema kerja sama ini akan direplikasi ke provinsi lain di Pulau Jawa.
