JAWA TENGAH — Kesenjangan kualitas transportasi antara Jawa dan Indonesia Timur menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan jajaran direksi Pelni, ASDP, dan DAMRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menegaskan bahwa ketiga perusahaan negara memiliki mandat untuk menghadirkan keadilan konektivitas, terutama di daerah kepulauan dan kawasan timur.
Jawa vs Indonesia Timur: Kesenjangan Layanan yang Masih Menganga
Subardi secara terbuka membandingkan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi di Jawa dengan wilayah lain. Menurutnya, fasilitas pelabuhan, dermaga, dan akses logistik di Jawa masih jauh lebih baik.
“Kalau kita bicara logistik dan transportasi, kualitas layanan di Jawa masih jauh lebih baik dibandingkan banyak wilayah di luar Jawa. Ini merupakan bentuk keadilan yang masih ditunggu rakyat,” ujar Subardi dalam forum tersebut.
Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tanpa sistem transportasi yang merata, konektivitas antarwilayah akan timpang dan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
DAMRI sebagai Pelopor, Jangan Sampai Tersingkir Swasta
Dalam kesempatan itu, Subardi secara khusus menyoroti peran Perum DAMRI sebagai operator perintis. Tugas utama DAMRI adalah membuka akses di wilayah yang belum layak secara komersial.
Ia memperingatkan agar layanan perintis ini tidak berujung pada persaingan tidak sehat dengan swasta. Ketika suatu rute mulai berkembang dan menguntungkan, negara justru kerap tersingkir dari pasar yang telah dirintisnya.
“DAMRI menjalankan tugas negara sebagai pelopor. Jangan sampai setelah rute berkembang dan menguntungkan, justru terjadi persaingan yang tidak sehat antara tangan negara dan swasta,” tegasnya.
Evaluasi PMN dan PSO: Jangan Hanya Jadi "Kebiasaan" Tahunan
Subardi juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap skema dukungan negara kepada BUMN transportasi. Baik melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Public Service Obligation (PSO) harus memiliki perencanaan yang jelas.
“Harus ada roadmap yang jelas. Sampai kapan PSO diberikan, sampai kapan PMN diperlukan. Jangan setiap tahun hanya mengajukan bantuan tanpa evaluasi yang terukur. BUMN juga harus memiliki target kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Ia mendorong penguatan sinergi antarbadan usaha milik negara untuk membangun ekosistem transportasi dan logistik nasional yang lebih efisien. Kolaborasi antara Pelni, ASDP, DAMRI, dan BUMN lainnya dinilai mampu menciptakan kepastian pasar sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Menurut Subardi, ukuran keberhasilan BUMN transportasi bukan sekadar laba perusahaan. Indikator utamanya adalah sejauh mana negara hadir menghubungkan wilayah terluar dan mewujudkan pemerataan ekonomi.
